APBD 2023 Akomodir Anggaran Pokir DPRD

Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mengatakan untuk anggaran pokir memang tidak besar. Ada sejumlah kegiatan yang memerlukan anggaran yang besar. Salah satunya, anggaran Pemilu 2024 yang masuk pada APBD 2023, dan kegiatan prioritas lainnya.  Namun demikian, sebagian besar aspirasi masyarakat Bangli tetap terakomodir melalui program lainnya. "Pokok-pokok Pikiran Dewan itu kan berdasarkan aspirasi masyarakat, yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Meski tidak masuk dalam Pokir dewan, aspirasi ini tetap diakomodir melalui kegiatan lainnya di APBD 2023," ungkapnya Kamis (10/11).

Sementara itu, sejak tahun 2020 hingga 2022, anggaran Pokir tidak terakomodasi dalam APBD. Sedangkan tahun 2019, anggaran Pokir yang sejatinya tertuang pada APBD namun tidak terealisasi.

Salah seorang anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa mengaku bersyukur karena masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan diakomodir oleh Bupati melalui APBD 2023. Disisi lain, tidak dipungkiri jika besarannya belum maksimal. Kondisi ini karena keterbatasan anggaran dan juga ada program prioritas yang berkaitan dengan visi-misi bupati. Selain itu saat ini sedang dalam masa transisi proses pemulihan keuangan akibat dari pandemi Covid-19.

"Kami sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, terus berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami terus komunikasikan dengan eksekutif terutama bupati, agar usulan-usulan masyarakat ini menjadi prioritas juga dalam APBD 2023," sebutnya.

Seperti diketahui, anggaran pokir dewan masuk pada pos hibah. Pada APBD 2022 hibah dialokasikan sekitar Rp 56 miliar. Jumlah tersebut tidak hanya mengakomodir pokir dewan namun kegiatan lainnya. *esa