Fraksi Hanura Soroti Anggaran Tenaga Kebersihan hingga Soal Prioritas Pembangunan Klungkung
SEMARAPURA, NusaBali.com – Membaiknya pariwisata di Klungkung, khususnya Nusa Penida, harus diikuti dengan kesiapan dan pembenahan dari Pemkab Klungkung agar wisatawan mendapat pengalaman mengesankan.
Hal ini dikemukakan oleh Fraksi Hanura saat menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Klungkung, Senin (14/11/2022).
“Dana operasional tenaga kebersihan di Nusa Penida harus mendapat perhatian,” kata Luh Andriani yang membacakan pandangan umum Fraksi Hanura.
Srikandi yang menjadi anggota DPRD Klungkung sejak periode 2014-2019 ini tak habius pikir dengan tata kelola keuangan yang membuat tenaga kebersihan harus menalangi terlebih dahulu untuk bisa operasional agar aktivitas dapat dilaporkan ke aplikasi e-Jasa.
“Apapun alasannya, kondisi seperti ini di Tahun Anggaran 2023 tidak boleh terjadi lagi,” tegas Luh Andriani.
Para tenaga kebersihan ini bertugas memotong dahan pohon perindang. Sebab, jika tidak dilakukan, ini membahayakan para pengguna jalan karena rentan tertimpa pohon perindang.
Apalagi pada saat musim hujan. Nah untuk menjalankan tugas, diperlukan biaya operasional, terutama untuk keperluan bahan bakar kendaraan sebagai penunjang mobilitas.
Pada bagian lain Luh Andriani menegaskan Fraksi Partai Hanura menyoroti kurang optimalnya pendapatan daerah. Untuk itulah, lanjutnya, problem kesulitan ini perlu diuraikan untuk bersama-sama mencari pemecahannya.
Terkait dengan Belanja Pegawai yang dirancang Rp 526,02 miliar lebih, terlihat lebih rendah dibanding realisasi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 542,32 miliar. Artinya, Belanja Pegawai masih tetap di angka 50 % dari estimasi pendapatan daerah sebesar Rp 1,05 triliun lebih.
“Bupati hendaknya mengambil langkah strategis dan kebijakan dalam rangka patuh terhadap perintah pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 hingga pada saatnya nanti mencapai 30% Belanja Pegawai dari total APBD,” ujar Luh Andriani.
Fraksi Hanura juga menyoroti prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2023.
Sebagaimana dalam Nota Keuangan, terungkap prioritas Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
Selanjutnya Prioritas 2 adalah pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Prioritas 3 yakni, Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan Prioritas 4 adalah percepatan reformasi birokrasi untuk menunjukkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.
“Bila proritas tersebut dikaitkan prioritas pendanaan terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, tampak telah kehilangan konsistensi antara kehendak dengan pengalokasian anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022,” sorot Luh Andriani.
Karena itulah Luh Andriani mendorong Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan rasionalisasi anggaran terhadap empat prioritas pembangunan tahun 2023.
Komentar