Negara G20 Sepakat Pangkas Subsidi BBM
JAKARTA, NusaBali
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo. Dari pertemuan para pemimpin negara anggota G20 dihasilkan beberapa kesepakatan.
Salah satu kesepakatan yang dibuat adalah terkait dengan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM). Negara-negara G20 sepakat untuk memangkas subsidi BBM yang dianggap mendorong konsumsi BBM jadi lebih boros.
"Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada tahun 2009 di Pittsburgh untuk pemangkasan secara bertahap dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, yang mendorong konsumsi lebih boros," bunyi kutipan poin nomor 12.
Negara-negara anggota G20 sepakat akan hal tersebut. Di sisi lain G20 juga berkomitmen untuk sambil memberikan dukungan kepada negara yang paling miskin dan paling rentan terhadap krisis energi.
Pengurangan subsidi BBM secara bertahap itu salah satu tujuannya juga untuk melakukan transisi energi. Dalam dokumen tersebut, negara G20 sepakat untuk mempercepat transisi energi dengan meningkatkan pembangunan pembangkit listrik non emisi atau rendah karbon.
"Kami akan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk energi terbarukan sumber daya, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi, dengan mempertimbangkan keadaan nasional," tulis poin 11.
Dalam dokumen tersebut, negara-negara G20 memang memahami pentingnya percepatan transisi energi ke rendah karbon. Para pemimpin negara tersebut juga berkomitmen untuk mengurangi listrik yang menggunakan tenaga batu bara.
"Kami akan memperkuat kerja sama internasional serta dialog produsen hingga konsumen yang relevan mengamankan keterjangkauan dan aksesibilitas energi dengan membatasi volatilitas harga energi dan meningkatkan teknologi yang bersih, aman, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mengembangkan kawasan interkoneksi energi," lanjut poin tersebut.
Negara G20 juga berkomitmen untuk mempromosikan investasi secara berkelanjutan, mulai dari infrastruktur dan industri, teknologi inovatif dan berbagai kebijakan fiskal, serta mekanisme pasar dan regulasi untuk mendukung transisi energi bersih.
"Termasuk, penggunaan mekanisme harga dan non-harga karbon dan insentif, sementara memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan," *
Komentar