Sulit Bangun Rumah Murah di Bali
Program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sulit diterapkan di Bali lantaran harga lahan yang tinggi.
DENPASAR, NusaBali
DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali berencana akan mengkaji kembali harga rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp141,7 juta, dengan DPP REI Pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini mengingat harga tanah di Bali yang cukup tinggi, sehingga belum mampu diterapkan di seluruh kabupaten di Pulau Dewata.
"Kita DPD REI menyadari sekali, saat ini kebutuhan tempat tinggal atau rumah di Bali sangat tinggi. Sedangkan kita pahami juga, harga tanah di Bali sangat mahal. Jadi pembeli kesusahan untuk mendapatkan rumah yang layak. Kami akan bicara dan akan kami kaji lagi harga FLPP itu. Kami ingin bisa mendukung semua kabupaten," kata Ketua REI Bali, Pande Agus Permana Widura, di sela rapat pengurus internal, Kamis (11/5).
Permana mengatakan, DPD REI Bali tahun ini telah membuat 1.500 unit rumah murah di tiga wilayah, yakni Singaraja, Negara, dan Karangasem dengan dibanderol seharga Rp 141,7 juta.
Sementara untuk FLPP pada 2017 ini, antara lain 1.000 unit di Singaraja, 300 unit di Negara, dan 200 unit di Karangasem. “Sudah laku sampai 50 persen dari 1.500 unit," katanya.
Dikatakan, rumah murah ini mendukung program sejuta rumah Presiden Joko Widodo, dimana tahun ini Bali mendapatkan target sekitar 6.000 unit rumah murah subsidi. Namun karena harga lahan di Bali cukup tinggi, dan berbeda di masing-masing kabupaten, akibatnya menyulitkan untuk menjual rumah dengan harga Rp 141,7 juta. DPD REI Bali berharap harga FLPP untuk beberapa wilayah di Bali selain Buleleng, Karangasem dan Negara, bisa diusulkan menjadi Rp 200 jutaan.
"Kami menginginkan FLPP bisa mensupport semua kabupaten, tentunya dengan harga berbeda, melihat dari harga lahannya. Setidaknya untuk wilayah Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Denpasar, dan Badung, harga FLPP bisa Rp 200 juta. Sehingga para developer bisa bekerja menyediakan tempat tinggal, dengan harga terjangkau," katanya.
Selain mengkaji kembali dengan REI dan PUPR, dalam target mencapai 6.000 unit di tahun ini diperlukan sinergi dari semua pihak, baik developer, pemerintah daerah terkait peraturan daerah (perda), hingga pemerintah pusat. Terutama juga membangun komunikasi dengan perbankan harus dipererat.
"Kami berupaya meningkatkan hubungan antara anggota dengan perbankan agar lebih erat lagi. Peebankan adalah salah satu yang kita butuhkan. Saya berencana bersama-sama mengumpulkan para anggota untuk bertatap muka dengan perbankan," katanya. *in
"Kita DPD REI menyadari sekali, saat ini kebutuhan tempat tinggal atau rumah di Bali sangat tinggi. Sedangkan kita pahami juga, harga tanah di Bali sangat mahal. Jadi pembeli kesusahan untuk mendapatkan rumah yang layak. Kami akan bicara dan akan kami kaji lagi harga FLPP itu. Kami ingin bisa mendukung semua kabupaten," kata Ketua REI Bali, Pande Agus Permana Widura, di sela rapat pengurus internal, Kamis (11/5).
Permana mengatakan, DPD REI Bali tahun ini telah membuat 1.500 unit rumah murah di tiga wilayah, yakni Singaraja, Negara, dan Karangasem dengan dibanderol seharga Rp 141,7 juta.
Sementara untuk FLPP pada 2017 ini, antara lain 1.000 unit di Singaraja, 300 unit di Negara, dan 200 unit di Karangasem. “Sudah laku sampai 50 persen dari 1.500 unit," katanya.
Dikatakan, rumah murah ini mendukung program sejuta rumah Presiden Joko Widodo, dimana tahun ini Bali mendapatkan target sekitar 6.000 unit rumah murah subsidi. Namun karena harga lahan di Bali cukup tinggi, dan berbeda di masing-masing kabupaten, akibatnya menyulitkan untuk menjual rumah dengan harga Rp 141,7 juta. DPD REI Bali berharap harga FLPP untuk beberapa wilayah di Bali selain Buleleng, Karangasem dan Negara, bisa diusulkan menjadi Rp 200 jutaan.
"Kami menginginkan FLPP bisa mensupport semua kabupaten, tentunya dengan harga berbeda, melihat dari harga lahannya. Setidaknya untuk wilayah Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Denpasar, dan Badung, harga FLPP bisa Rp 200 juta. Sehingga para developer bisa bekerja menyediakan tempat tinggal, dengan harga terjangkau," katanya.
Selain mengkaji kembali dengan REI dan PUPR, dalam target mencapai 6.000 unit di tahun ini diperlukan sinergi dari semua pihak, baik developer, pemerintah daerah terkait peraturan daerah (perda), hingga pemerintah pusat. Terutama juga membangun komunikasi dengan perbankan harus dipererat.
"Kami berupaya meningkatkan hubungan antara anggota dengan perbankan agar lebih erat lagi. Peebankan adalah salah satu yang kita butuhkan. Saya berencana bersama-sama mengumpulkan para anggota untuk bertatap muka dengan perbankan," katanya. *in
Komentar