Buleleng Krisis Tenaga Farmasi
‘Job’ tenaga farmasi yang menyebar di seluruh Puskesmas Buleleng diambil dari tenaga perawat dan bidan.
SINGARAJA, NusaBali
Kasus salah obat yang terjadi di Puskesmas III Buleleng, menguak persoalan lain di bidang layanan kesehatan. Ternyata hampir semua Puskesmas yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada, tanpa tenaga farmasi. Layanan obat pasien di apotek Puskesmas terpaksa dibebankan pada perawat atau bidan.
Hal itu terungkap ketika Komisi IV DPRD Buleleng dengar pendapat dengan seluruh dokter Puskesmas, menghadirkan Dinas Kesehatan, dan pihak RSUD Buleleng, Rabu (10/5). Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV, Gede Wisnaya Wisna itu, dokter dari masing-masing Puskesmas memang diminta menyampaikan kondisi sarana, prasarana dan jumlah SDM. Nah, dari penjelasan masing-masing dokter Puskesmas terungkap rata-rata tidak punya tenaga farmasi.
Selama ini, pelayanan resep pengambilan obat, ditugaskan pada seorang perawat atau bidan. “Tenaga farmasi memang belum ada. Selama ini yang ditugaskan dalam pelayanan resep obat tenaga bidan,” kata dokter dari Puskesmas Banjar.
Dokter dari masing-masing Puskesmas itu juga mengungkap selain tidak punya tenaga farmasi, pelayanan di Puskesmas juga belum memiliki tenaga rekam medik yang kompeten. Salama ini mereka hanya memanfaatkan tenaga kontrak dari tamatan SMA. “Tenaga rekam medik juga belum, masih memanfaatkan tenaga kontrak. Padahal rekam medik ini sebagai salah satu persyaratan dalam akreditasi pelayanan Puskesmas, karena rekam medik ini menjadi catatan penting dalam masalah kesehatan warga,” katanya.
Terkait persoalan itu, anggota Komisi IV, Nyoman Gede Wandira Adi minta agar persoalan-persoalan ditingkat Puskesmas disampaikan secarai detail, sehingga lembaga DPRD Buleleng bisa memperjuangkan dalam penyusunan anggaran. “Tolong nanti dicatat dan disampaikan kepada kami, sehingga kami bisa memperjuangkan dari sisi kebutuhan anggaran. Sedang untuk tenaga rekaman medik dan farmasi, adalah kewenangan dalam perekrutan CPNS,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Buleleng dr I Gusti Nyoman Mahapramana menyebut, kebutuhan tenaga farmasi untuk seluruh Puskesmas sebanyak 20 orang. Saat ini, pihaknya telah memiliki tenaga farmasi sebagai asisten apoteker sebanyak 13 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 11 orang tengah pendidikan, sehingga belum bisa ditempatkan di masing-masing Puskesmas. “Sebanarnya kita hanya kekurangan 7 orang saja, cuma saat ini dari 13 orang itu, 11 orang sedang pendidikan,” katanya.
Menurutnya, tenaga asisten apoteker yang tenah pendidikan itu akan ditempatkan dimasing-masing Puskesmas setelah usai pendidikan. Sehingga layanan Puskesmas bisa ditingkatkan.
Kendati demikian, Ketua Komisi IV, Gede Wisnaya Wisna tetap mengharapkan Pemkab Buleleng mencari cara agar tenaga farmasi bisa terpenuhi di seluruh Puskesmas. Selain itu, Wisnaya Wisna juga mendesak agar Puskesmas dilengkapi dengan tenaga rekam medic. *k19
Hal itu terungkap ketika Komisi IV DPRD Buleleng dengar pendapat dengan seluruh dokter Puskesmas, menghadirkan Dinas Kesehatan, dan pihak RSUD Buleleng, Rabu (10/5). Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV, Gede Wisnaya Wisna itu, dokter dari masing-masing Puskesmas memang diminta menyampaikan kondisi sarana, prasarana dan jumlah SDM. Nah, dari penjelasan masing-masing dokter Puskesmas terungkap rata-rata tidak punya tenaga farmasi.
Selama ini, pelayanan resep pengambilan obat, ditugaskan pada seorang perawat atau bidan. “Tenaga farmasi memang belum ada. Selama ini yang ditugaskan dalam pelayanan resep obat tenaga bidan,” kata dokter dari Puskesmas Banjar.
Dokter dari masing-masing Puskesmas itu juga mengungkap selain tidak punya tenaga farmasi, pelayanan di Puskesmas juga belum memiliki tenaga rekam medik yang kompeten. Salama ini mereka hanya memanfaatkan tenaga kontrak dari tamatan SMA. “Tenaga rekam medik juga belum, masih memanfaatkan tenaga kontrak. Padahal rekam medik ini sebagai salah satu persyaratan dalam akreditasi pelayanan Puskesmas, karena rekam medik ini menjadi catatan penting dalam masalah kesehatan warga,” katanya.
Terkait persoalan itu, anggota Komisi IV, Nyoman Gede Wandira Adi minta agar persoalan-persoalan ditingkat Puskesmas disampaikan secarai detail, sehingga lembaga DPRD Buleleng bisa memperjuangkan dalam penyusunan anggaran. “Tolong nanti dicatat dan disampaikan kepada kami, sehingga kami bisa memperjuangkan dari sisi kebutuhan anggaran. Sedang untuk tenaga rekaman medik dan farmasi, adalah kewenangan dalam perekrutan CPNS,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Buleleng dr I Gusti Nyoman Mahapramana menyebut, kebutuhan tenaga farmasi untuk seluruh Puskesmas sebanyak 20 orang. Saat ini, pihaknya telah memiliki tenaga farmasi sebagai asisten apoteker sebanyak 13 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 11 orang tengah pendidikan, sehingga belum bisa ditempatkan di masing-masing Puskesmas. “Sebanarnya kita hanya kekurangan 7 orang saja, cuma saat ini dari 13 orang itu, 11 orang sedang pendidikan,” katanya.
Menurutnya, tenaga asisten apoteker yang tenah pendidikan itu akan ditempatkan dimasing-masing Puskesmas setelah usai pendidikan. Sehingga layanan Puskesmas bisa ditingkatkan.
Kendati demikian, Ketua Komisi IV, Gede Wisnaya Wisna tetap mengharapkan Pemkab Buleleng mencari cara agar tenaga farmasi bisa terpenuhi di seluruh Puskesmas. Selain itu, Wisnaya Wisna juga mendesak agar Puskesmas dilengkapi dengan tenaga rekam medic. *k19
Komentar