KI Bali Evaluasi 14 OPD, 4 Perumda dan 2 Desa
SINGARAJA, NusaBali
Komisi Informasi (KI) Bali, melakukan visitasi atau kunjungan ke Pemkab Buleleng untuk memonitoring sekaligus juga mengevaluasi (monev) kinerja badan publik yang dalam tugasnya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, Senin (21/11).
Dalam monev yang dilangsungkan di ruang rapat Kantor Bappeda Buleleng, Kota Singaraja ini, KI Bali didampingi Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan bersama Sekretaris, Luh Putu Adi Ariwati. Monev menyasar 14 organisasi perangkat daerah (OPD), 4 perusahaan umum daerah (Perumda) dan 2 desa di Buleleng yang menjadi sampel yakni Desa Banjar, Kecamatan Banjar dan Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula.
Ketua KI Bali, Made Agus Wirajaya mengatakan, ada beberapa hal penting menjadi dasar penilaian pelayanan informasi oleh badan publik. Unsur sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan informasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam monev tahun ini.
Selain itu, jenis informasi seperti informasi berkala, serta merta, setiap saat dan informasi yang dikecualikan juga tidak lepas dari penilaian KI Bali. "Kami menilai berbagai hal penting menyangkut pelayanan informasi. Inovasi yang dilakukan badan publik, komitmen dan juga penyediaan operator dan anggarannya," kata Agus Wirajaya.
Agus Wirajaya mengakui, jumlah OPD di lingkup Pemkab Buleleng sangat banyak, sehingga monev yang rutin dilakukan setiap tahun itu diskemakan bergilir dan hanya ditujukan kepada badan publik yang belum meraih status informatif.
"Ada 14 OPD yang diikutsertakan dalam monev, nanti setelah ini kami lanjutkan kunjungan ke beberapa OPD, desa dan kategori lainnya," ujar Agus Wirajaya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan menjelaskan, sejauh ini Buleleng menyandang status sebagai Kabupaten Informatif dengan nilai yang baik berdasarkan penilaian KI Bali. Ini adalah salah satu langkah mempertahankan hal itu. Dinas Kominfosanti Buleleng telah melakukan pendampingan dan monev terhadap OPD.
OPD yang didampingi itu adalah yang dinilai kurang aktif dalam hal memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. "Kami harap, informasi yang disebarluaskan oleh masing-masing badan publik tetap konsisten, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi meningkat baik itu secara langsung maupun melalui online," pungkas Suwarmawan. *mz
1
Komentar