Perpadi Dilarang Stok Beras Berlebihan

Anggota Perpadi juga dilarang nyetok beras berlebihan sehingga harga beras stabil. Harapan itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat melantik pengurus Perpadi, Rabu (23/11) kemarin, di Gedung Laksmi Graha Singaraja. Menurut Lihadnyana, Perpadi adalah mitra kerja pemerintah sehingga harus ikut menjaga stabilitas harga beras. Dengan itu, inflasi yang sempat meroket di pertengahan tahun kemarin dapat dikendalikan.

“Jangan sampai ada stok, sambil menunggu harga naik, tidak boleh. Perpadi harus melaporkan stok beras di masing-masing penggilingan, agar tidak terjadi penimbunan beras yang akan berdampak pada kenaikan harga,” ungkap Lihadnyana.

Upaya pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok disebutnya menjadi prioritas. Sebab jika terjadi kenaikan harga bahan pokok, akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan di Buleleng.

“Contohnya begini kita punya uang 20 ribu kalau harganya terkendali kita dapat 2 kilogram beras. Kalau harga naik, yang 20 ribu hanya dapat 1 kilo sekian. Itu namanya daya beli menurun. Kebutuhannya kan tetap. Makannya akan mendorong kemiskinan kalau tidak dikendalikan,” jelas pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Sementara itu, guna menyikapi pasokan beras dari luar yang masuk ke Buleleng, jelasnya, merupakan mekanisme pasar. Pemerintah tidak bisa menghentikannya sewenang-wenang. Strategi yang bisa dilakukan untuk bersaing dengan beras luar Buleleng yakni mempertahankan kualitas beras lokal. Kualitas beras Buleleng saat ini relatif lebih baik. *k23