Bupati Giri Prasta : Badung Komitmen Optimalkan MCP
KPK Gelorakan Semangat Anti Korupsi di Road To Hakordia 2022
MANGUPURA, NusaBali
Kabupaten Badung terpilih menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pembukaan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI.
Kegiatan diselenggarakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Kamis (24/11). Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan KPK RI beserta seluruh jajaran yang telah mempercayakan Badung sebagai tuan rumah.
“Kami berterima kasih pula kepada para peserta kegiatan ini yang telah hadir di Kabupaten Badung yang tentunya akan dapat membantu memulihkan pariwisata Badung yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Semoga kita semua bisa bangkit dan pulih lebih cepat untuk melanjutkan tujuan bangsa ini khususnya di bidang pencegahan korupsi yang sejalan dengan tema kegiatan yaitu Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi,” ujar Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta berharap kegiatan ini menjadi momentum bersama untuk saling bersinergi memberantas korupsi serta menguatkan kembali partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera.
Disampaikan juga, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi. “Dalam pelaksanaan program KPK RI, Pemerintah Kabupaten Badung telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan para penyelenggara negara di Kabupaten Badung telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Terbukti tiga kali mendapatkan penghargaan sebagai Eksekutif Terbaik penyelenggara LHKPN pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2021,” jelas Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta menyampaikan, untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, Kabupaten Badung berkomitmen melaksanakan perbaikan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI. Untuk capaian kinerja MCP Kabupaten Badung per 20 November 2022 mencapai 96,97 persen. Selain itu, salah satu desa di Badung, yaitu Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan mendapat predikat desa percontohan antikorupsi, yang penganugerahannya akan dilaksanakan di Kota Semarang pada 29 November 2022.
“Dari semua yang telah dapat kami laksanakan tidak terlepas dari koordinasi dan supervisi dari KPK RI. Kami mohon kepada KPK RI untuk terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga kami dapat melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung,” harap bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini.
Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron, mengatakan KPK hadir melaksanakan Hakordia 2022 dari Bali untuk memberikan warna dan budaya baru bahwa pemerintahan Indonesia ke depannya memiliki budaya anti korupsi, dengan membumikan MCP ke seluruh pelosok negeri. Nurul Ghufron juga mengatakan Hakordia tidak hanya sebatas seremonial belaka, tetapi merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini. Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. KPK pun berharap berharap Bali menjadi pioneer daerah yang bebas dari korupsi.
“Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah. KPK di Bali hadir bukan hanya untuk menyemarakkan Hakordia semata, akan tetapi KPK hadir di daerah sejalan dengan tugas dan fungsi KPK sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. *ind
“Kami berterima kasih pula kepada para peserta kegiatan ini yang telah hadir di Kabupaten Badung yang tentunya akan dapat membantu memulihkan pariwisata Badung yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Semoga kita semua bisa bangkit dan pulih lebih cepat untuk melanjutkan tujuan bangsa ini khususnya di bidang pencegahan korupsi yang sejalan dengan tema kegiatan yaitu Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi,” ujar Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta berharap kegiatan ini menjadi momentum bersama untuk saling bersinergi memberantas korupsi serta menguatkan kembali partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera.
Disampaikan juga, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi. “Dalam pelaksanaan program KPK RI, Pemerintah Kabupaten Badung telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan para penyelenggara negara di Kabupaten Badung telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Terbukti tiga kali mendapatkan penghargaan sebagai Eksekutif Terbaik penyelenggara LHKPN pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2021,” jelas Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta menyampaikan, untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, Kabupaten Badung berkomitmen melaksanakan perbaikan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI. Untuk capaian kinerja MCP Kabupaten Badung per 20 November 2022 mencapai 96,97 persen. Selain itu, salah satu desa di Badung, yaitu Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan mendapat predikat desa percontohan antikorupsi, yang penganugerahannya akan dilaksanakan di Kota Semarang pada 29 November 2022.
“Dari semua yang telah dapat kami laksanakan tidak terlepas dari koordinasi dan supervisi dari KPK RI. Kami mohon kepada KPK RI untuk terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga kami dapat melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung,” harap bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini.
Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron, mengatakan KPK hadir melaksanakan Hakordia 2022 dari Bali untuk memberikan warna dan budaya baru bahwa pemerintahan Indonesia ke depannya memiliki budaya anti korupsi, dengan membumikan MCP ke seluruh pelosok negeri. Nurul Ghufron juga mengatakan Hakordia tidak hanya sebatas seremonial belaka, tetapi merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini. Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. KPK pun berharap berharap Bali menjadi pioneer daerah yang bebas dari korupsi.
“Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah. KPK di Bali hadir bukan hanya untuk menyemarakkan Hakordia semata, akan tetapi KPK hadir di daerah sejalan dengan tugas dan fungsi KPK sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. *ind
Komentar