DPR Minta Program Kompor Listrik Lanjut
Sarankan menjadi program korporasi bukan program nasional
JAKARTA, NusaBali
Beberapa anggota Komisi VI DPR meminta agar PT PLN (Persero) tetap melanjutkan program konversi kompor induksi bertenaga listrik dilanjutkan. Pemerintah sendiri sebelumnya sudah menyatakan program konversi ini dihentikan sebagai program nasional.
Anggota Komisi VI Deddy Sitorus menyatakan sebelumnya keributan soal kompor listrik yang terjadi sebetulnya sudah biasa. Semua perubahan atas barang yang mendasar digunakan masyarakat pasti menuai pro-kontra. Tapi dia menyatakan program ini benar-benar menguntungkan neraca energi. Pemerintah bisa mengurangi impor gas LPG, listrik PLN yang kelebihan pasokan pun bisa digunakan.
"Mungkin kemarin ada keributan, semua perubahan pasti ribut. Tetapi tidak ada siapapun yang bantah gunakan listrik tak saja untungkan PLN dan Pertamina tapi juga negara," papar Deddy dalam rapat kerja dengan Direksi PLN, seperti dilansir detikcom, Senin (28/11).
Dia menyarankan program kompor listrik tetap dilakukan. Setidaknya masih banyak orang yang butuh kompor listrik. Misalnya, di daerah perbatasan Kalimantan Utara, di sana sudah mendapat listrik hanya saja untuk mendapatkan pasokan LPG sangat sulit. Maka dari itu masyarakat akan sangat tepat bila diberikan kompor induksi bertenaga listrik.
Di sisi lain, lebih baik PLN juga memasarkan kompor listrik ke orang-orang kaya dengan rekening listrik yang besar. Deddy menyatakan PLN tetap harus melakukan pemasaran kompor induksi, hanya saja jangan sampai jadi program nasional lagi.
"Saran saya melalui marketing soft selling orang dikasih tahu kalau pakai listrik murah. Kalau perlu dikasih insentif untuk itu. Kasih tahu yang tinggi itu, kalau (kompor) listrik lebih murah agar mau dipakai. Jadikan program korporasi aja tak perlu jadi program nasional," kata Deddy.
Anggota DPR lainnya, Nasim Khan, juga meminta agar program kompor induksi bertenaga listrik jangan dihentikan. PLN tetap diminta memasarkan kompor listrik itu ke pihak-pihak yang membutuhkan. Promosi kompor listrik juga diminta jangan sampai kendor.
"Kayak PKL memang nggak mungkin juga memang pakai kabel jalan-jalan. Cuma kan mungkin di perumahan elit, di kafe, di restoran ya biar aja kalau ada yang mau," ujar Nasim Khan.
"Promosi berjalan. Kalau viral hoaks dan lain-lain itu biasa lah. Yang butuh listrik ya listrik, LPG ya LPG. Mengalir aja lah itu pak," lanjutnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun buka suara soal permintaan para anggota DPR melanjutkan program kompor induksi. Darmawan menegaskan program konversi masih tetap berjalan namun tidak dalam rangka penugasan atau program pemerintah.
Promosi ke pelanggan soal kompor listrik, menurut Darmawan pun tak pernah berhenti dilakukan PLN. Bagi masyarakat pengguna listrik non subsidi selalu ditawarkan konversi kompor induksi.
"Untuk kompor listrik jadi kami jalankan programnya cuma bukan untuk dalam rangka subsidi kompensasi. Kami soft selling ke pelanggan kami dengan kapasitas yang terpasang non subsidi," ungkap Darmawan dalam rapat yang sama.
"Kami teruskan program itu, cuma bukan lagi program pemerintah tapi ini aksi korporasi untuk melakukan elektrifikasi," paparnya.
Darmawan juga menyatakan pada proses lelang-lelang yang dilakukan untuk program konversi kompor induksi secara besar-besaran juga terus dilakukan.
"Lelang yang kami adakan juga berjalan dengan catatan skalanya lebih kecil dari stok di awal kemarin," kata Darmawan.
Setelah sempat menghebohkan publik bulan September yang lalu, program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor induksi dinyatakan batal untuk dilakukan. Setidaknya program ini tidak akan dilakukan hingga tahun 2022 berakhir. *
Anggota Komisi VI Deddy Sitorus menyatakan sebelumnya keributan soal kompor listrik yang terjadi sebetulnya sudah biasa. Semua perubahan atas barang yang mendasar digunakan masyarakat pasti menuai pro-kontra. Tapi dia menyatakan program ini benar-benar menguntungkan neraca energi. Pemerintah bisa mengurangi impor gas LPG, listrik PLN yang kelebihan pasokan pun bisa digunakan.
"Mungkin kemarin ada keributan, semua perubahan pasti ribut. Tetapi tidak ada siapapun yang bantah gunakan listrik tak saja untungkan PLN dan Pertamina tapi juga negara," papar Deddy dalam rapat kerja dengan Direksi PLN, seperti dilansir detikcom, Senin (28/11).
Dia menyarankan program kompor listrik tetap dilakukan. Setidaknya masih banyak orang yang butuh kompor listrik. Misalnya, di daerah perbatasan Kalimantan Utara, di sana sudah mendapat listrik hanya saja untuk mendapatkan pasokan LPG sangat sulit. Maka dari itu masyarakat akan sangat tepat bila diberikan kompor induksi bertenaga listrik.
Di sisi lain, lebih baik PLN juga memasarkan kompor listrik ke orang-orang kaya dengan rekening listrik yang besar. Deddy menyatakan PLN tetap harus melakukan pemasaran kompor induksi, hanya saja jangan sampai jadi program nasional lagi.
"Saran saya melalui marketing soft selling orang dikasih tahu kalau pakai listrik murah. Kalau perlu dikasih insentif untuk itu. Kasih tahu yang tinggi itu, kalau (kompor) listrik lebih murah agar mau dipakai. Jadikan program korporasi aja tak perlu jadi program nasional," kata Deddy.
Anggota DPR lainnya, Nasim Khan, juga meminta agar program kompor induksi bertenaga listrik jangan dihentikan. PLN tetap diminta memasarkan kompor listrik itu ke pihak-pihak yang membutuhkan. Promosi kompor listrik juga diminta jangan sampai kendor.
"Kayak PKL memang nggak mungkin juga memang pakai kabel jalan-jalan. Cuma kan mungkin di perumahan elit, di kafe, di restoran ya biar aja kalau ada yang mau," ujar Nasim Khan.
"Promosi berjalan. Kalau viral hoaks dan lain-lain itu biasa lah. Yang butuh listrik ya listrik, LPG ya LPG. Mengalir aja lah itu pak," lanjutnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun buka suara soal permintaan para anggota DPR melanjutkan program kompor induksi. Darmawan menegaskan program konversi masih tetap berjalan namun tidak dalam rangka penugasan atau program pemerintah.
Promosi ke pelanggan soal kompor listrik, menurut Darmawan pun tak pernah berhenti dilakukan PLN. Bagi masyarakat pengguna listrik non subsidi selalu ditawarkan konversi kompor induksi.
"Untuk kompor listrik jadi kami jalankan programnya cuma bukan untuk dalam rangka subsidi kompensasi. Kami soft selling ke pelanggan kami dengan kapasitas yang terpasang non subsidi," ungkap Darmawan dalam rapat yang sama.
"Kami teruskan program itu, cuma bukan lagi program pemerintah tapi ini aksi korporasi untuk melakukan elektrifikasi," paparnya.
Darmawan juga menyatakan pada proses lelang-lelang yang dilakukan untuk program konversi kompor induksi secara besar-besaran juga terus dilakukan.
"Lelang yang kami adakan juga berjalan dengan catatan skalanya lebih kecil dari stok di awal kemarin," kata Darmawan.
Setelah sempat menghebohkan publik bulan September yang lalu, program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor induksi dinyatakan batal untuk dilakukan. Setidaknya program ini tidak akan dilakukan hingga tahun 2022 berakhir. *
1
Komentar