Kenaikan Harga Momok Semua Negara

Sebab itu, pemerintah berusaha untuk mengendalikan tingkat inflasi. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau Pasar Kemuning, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Selasa (29/11).

"Momok semua negara itu inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, yang ditakutkan semua itu," ujarnya, dikutip CNNIndonesia.com, dari video YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan dirinya selalu mengecek harga bahan pokok di pasar setiap berkunjung ke daerah. Dalam kunjungannya ke Pontianak kali ini, Jokowi mengatakan harga bahan pokok di daerah itu dalam kondisi stabil.

"Tadi saya lihat bawang merah turun, bawang putih turun, minyak tetap harganya sama. Saya tanya tadi ke walikota inflasi seperti apa, di Pontianak di bawah 5 (persen). Baik, di bawah nasional. Sangat bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan tidak ada negara lain yang melakukan kerja sedetil Indonesia dalam mengendalikan tekanan inflasi.

"Gak ada, cari negara yang kerja kayak kita detail gitu," ujar Jokowi saat menghadiri Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Selasa (11/10).

Biasanya, sambung Jokowi, negara lain mengendalikan inflasi melalui bank sentral dengan menaikkan suku bunga acuan.

"Kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan (harga) barang dan jasa," ujarnya.

Dalam hal ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral seiring dengan kebijakan fiskal yang dieksekusi pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Misalnya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan bantuan sosial hingga subsidi energi yang nilainya mencapai Rp502,6 triliun.

"Saya lihat di keseharian antara BI dan Kemenkeu berjalan seiring, berjalannya rukun, komunikasi baik sehingga fiskal dan moneter bisa berjalan bersama," ujarnya.

Untuk menjaga harga barang, Jokowi juga melibatkan peran pemerintah daerah. Ia telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing untuk upaya pengendalian inflasi.

"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung, sumber bawang merah dimana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," ujarnya. *