Pemerintah Putuskan Impor Beras
Bulog sebut stok CBP hanya 426.573 ton, BPS klaim produksi nasional surplus
JAKARTA, NusaBali
Di tengah polemik soal ketersediaan cadangan beras nasional, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengimpor beras. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, pemerintah sudah membeli beras impor, hanya saja beras tersebut belum masuk ke Indonesia.
"Sekarang kita beli tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan karena saya belum 1-2 hari ini belum kontak lagi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11).
Hal ini menyusul dengan adanya rencana impor beras lewat Perum Bulog untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog. Namun Mendag tidak mau menyebutkan negara yang akan memasok beras ke Indonesia.
Zulhas menuturkan dirinya menyetujui rencana Perum Bulog untuk mengimpor beras agar stoknya terpenuhi. Dengan begitu, kata dia, kapanpun Bulog akan mengimpor bisa segera dieksekusi jika diperlukan. "Kalau diperlukan, segera! Persetujuannya sudah, masuknya kapan saja, anytime," ungkap Zulhas.
Dia menilai, pasokan beras di gudang Bulog memang sangat diperlukan lantaran tugas Bulog menjaga stabilitas harga dan pasokan. Apalagi, lanjut dia, kenaikan harga beras sangat besar pengaruhnya pada peningkatan inflasi.
"Karena gini beras itu kalau naik Rp 10 itu pengaruhnya terhadap inflasi 3 koma lebih 3,3-3,6 persen. Jadi kalau cabai, bawang naik itu cuman 0,1 tapi kalau beras naik Rp 5, inflasi naik 3,6 jadi besar sekali," pungkasnya dilansir Kompas.com.
Perum Bulog mendapatkan tugas memenuhi stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022. Hanya saja berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, stok CBP hanya 426.573 ton. Artinya, jumlah stok menipis. Oleh sebab itu untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton beras.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, dirinya akan melakukan berbagai cara untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia termasuk salah satunya adalah importasi.
"Ini sudah menjadi tugas saya, Perum Bulog mendapatkan tugas untuk menjaga ketahanan pangan. Apapun saya lakukan untuk menjaga ketahanan pangan kita," ujarnya, Kamis (24/11).
Buwas, sapaanya mengatakan, sebetulnya rencana impor beras ini bukan semata-mata keinginan Bulog. Namun merupakan penugasan dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras, yang sudah dibahas dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) pada awal November lalu. "Dalam keputusan rakortas. Alternatif (impor), ini alternatif untuk ketahanan pangan dan ketersedian, penting. Bulog ini berdasarkan keputusan rakortas," kata Buwas.
Berbeda pendapat soal ketersediaan beras versi Bulog, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Muhammad Habibullah mengatakan, terdapat perbedaan penghitungan stok beras antara BPS-Kementan dan Bulog-Bapanas. Ia bilang, BPS menghitung berdasarkan data dari produksi gabah atau beras secara nasional.
Menurut data luas panen dan produksi padi yang dirilis BPS pada Oktober 2022, total luas panen padi 2022 diperkirakan mencapai 10,61 juta hektar atau naik 1,87 persen dari 2021. Dari luas panen tersebut, diperkirakan total produksi padi mencapai 55,67 juta ton gabah, meningkat 2,31 persen dari 2021. Jika dikonversi, produksi beras diproyeksi mencapai 32,07 juta ton, meningkat 2,29 persen dari produksi tahun lalu.
"Kalau lihat dari data yang dihasilkan oleh BPS, dengan perkiraan konsumsi 2,5 juta ton per bulan, pada bulan-bulan tertentu itu surplus terutama di bulan panen, maka kalau kami lihat (stok beras) akumulasi se-Indonesia, kurang lebih akan sekitar 1,7 juta ton surplusnya," jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Rabu (30/11/022).
Kendati demikian, menurut Habibullah persoalan data tersebut sudah selesai. Ia bilang, berdasarkan hasil duduk bersama antara Kementan, Bapanas, dan Bulog, telah disepakati bahwa data produksi beras mengacu pada data BPS.*
Di tengah polemik soal ketersediaan cadangan beras nasional, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengimpor beras. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, pemerintah sudah membeli beras impor, hanya saja beras tersebut belum masuk ke Indonesia.
"Sekarang kita beli tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan karena saya belum 1-2 hari ini belum kontak lagi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11).
Hal ini menyusul dengan adanya rencana impor beras lewat Perum Bulog untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog. Namun Mendag tidak mau menyebutkan negara yang akan memasok beras ke Indonesia.
Zulhas menuturkan dirinya menyetujui rencana Perum Bulog untuk mengimpor beras agar stoknya terpenuhi. Dengan begitu, kata dia, kapanpun Bulog akan mengimpor bisa segera dieksekusi jika diperlukan. "Kalau diperlukan, segera! Persetujuannya sudah, masuknya kapan saja, anytime," ungkap Zulhas.
Dia menilai, pasokan beras di gudang Bulog memang sangat diperlukan lantaran tugas Bulog menjaga stabilitas harga dan pasokan. Apalagi, lanjut dia, kenaikan harga beras sangat besar pengaruhnya pada peningkatan inflasi.
"Karena gini beras itu kalau naik Rp 10 itu pengaruhnya terhadap inflasi 3 koma lebih 3,3-3,6 persen. Jadi kalau cabai, bawang naik itu cuman 0,1 tapi kalau beras naik Rp 5, inflasi naik 3,6 jadi besar sekali," pungkasnya dilansir Kompas.com.
Perum Bulog mendapatkan tugas memenuhi stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022. Hanya saja berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, stok CBP hanya 426.573 ton. Artinya, jumlah stok menipis. Oleh sebab itu untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton beras.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, dirinya akan melakukan berbagai cara untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia termasuk salah satunya adalah importasi.
"Ini sudah menjadi tugas saya, Perum Bulog mendapatkan tugas untuk menjaga ketahanan pangan. Apapun saya lakukan untuk menjaga ketahanan pangan kita," ujarnya, Kamis (24/11).
Buwas, sapaanya mengatakan, sebetulnya rencana impor beras ini bukan semata-mata keinginan Bulog. Namun merupakan penugasan dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras, yang sudah dibahas dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) pada awal November lalu. "Dalam keputusan rakortas. Alternatif (impor), ini alternatif untuk ketahanan pangan dan ketersedian, penting. Bulog ini berdasarkan keputusan rakortas," kata Buwas.
Berbeda pendapat soal ketersediaan beras versi Bulog, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Muhammad Habibullah mengatakan, terdapat perbedaan penghitungan stok beras antara BPS-Kementan dan Bulog-Bapanas. Ia bilang, BPS menghitung berdasarkan data dari produksi gabah atau beras secara nasional.
Menurut data luas panen dan produksi padi yang dirilis BPS pada Oktober 2022, total luas panen padi 2022 diperkirakan mencapai 10,61 juta hektar atau naik 1,87 persen dari 2021. Dari luas panen tersebut, diperkirakan total produksi padi mencapai 55,67 juta ton gabah, meningkat 2,31 persen dari 2021. Jika dikonversi, produksi beras diproyeksi mencapai 32,07 juta ton, meningkat 2,29 persen dari produksi tahun lalu.
Habibullah bilang, berdasarkan penghitungan BPS, dengan konsumsi beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, maka produksi beras dalam negeri tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan surplus.
"Kalau lihat dari data yang dihasilkan oleh BPS, dengan perkiraan konsumsi 2,5 juta ton per bulan, pada bulan-bulan tertentu itu surplus terutama di bulan panen, maka kalau kami lihat (stok beras) akumulasi se-Indonesia, kurang lebih akan sekitar 1,7 juta ton surplusnya," jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Rabu (30/11/022).
Kendati demikian, menurut Habibullah persoalan data tersebut sudah selesai. Ia bilang, berdasarkan hasil duduk bersama antara Kementan, Bapanas, dan Bulog, telah disepakati bahwa data produksi beras mengacu pada data BPS.*
Komentar