Gde Wirajaya: Ibukota Bali Sebaiknya Kembali ke Buleleng
SINGARAJA, NusaBali.com – Mulai kembali pulihnya pariwisata dan menggeliatnya perekonomian pasca pandemi, membuat Kota Denpasar kembali terasa hiruk-pikuk dan kepadatannya menghambat aktivitas.
Tak ayal wacana pemindahan ibukota Provinsi Bali, dari Kota Denpasar ke Kabupaten Buleleng kembali mencuat.
“Buleleng sangat relevan menjadi ibukota Bali sebagaimana saat dipercaya sebagai ibukota Sunda Kecil pada masa pemerintahan Presiden Soekarno,” kata Gde Wirajaya Wisna, Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Jumat (2/12/2022).
Visi Presiden Soekarno ini, kata Gde Wirajaya, sejatinya sudah sangat mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di Buleleng. Wilayah di belahan utara Pulau Dewata ini adalah yang terluas di Bali, penduduknya juga paling banyak. “Juga didukung pertanian, perkebunan yang subur,” kata politisi asal Singaraja ini.
Kondisi geografis Buleleng ini ditunjang insfrastruktur sangat mendukung. Buleleng telah memiliki Bandara Perintis Letkol Wisnu, Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Perikanan di Sangsit.
“Buleleng juga bisa mewujudkan bandara internasional, mengingat luasnya lahan yang tersedia,” kata Gde Wirajaya.
Pemindahan ibukota Bali ini, lanjut Gde Wirajaya, layak dijadikan diskursus dan diseriusi, karena momentum saat ini ada pada proses pemindahan ibukota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Yang lebih krusial lagi, kata Gde Wirajaya, perpindahan atau dikembalikannya ibukota Bali ke Buleleng akan berdampak pada percepatan persebaran peningkatan perekonomian.
“Selama ini selalu muncul bahasan-bahasan dikotomi keseimbangan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara. Nah, dengan perpindahan ibukota ke Buleleng, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan tak akan terbantahkan lagi,” urai salah satu Ketua BPD HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Provinsi Bali periode 2007-2010 ini.
Soal pembiayaan yang membutuhkan dana tak sedikit, diakui oleh Gde Wirajaya. Karena itu, katanya, pembangunan tidak perlu dilakukan seketika jadi. “Bisa dilakukan bertahap,” usulnya.
Sementara itu, perkantoran eks Pemerintah Provinsi di Kota Denpasar dinilai sangat prospektif untuk dialihfungsikan menjadi perkantoran, pusat bisnis, hingga lembaga pendidikan sebagaimana akar Kota Denpasar yang selama ini menjadi kota perdagangan di Pulau Dewata.
“Ya nanti mirip-mirip IKN. Ibukota ada di Kaltim, sedangkan pusat kegiatan ada di Jakarta. Sama juga seperti Australia, ibukota Sydney, tapi pusat kegiatan ada di Melbourne. AS, ibukota di Washington DC, sedangkan pusat ekonomi di New York,” pungkas Gde Wirajaya.
1
Komentar