Soal Proyek DPT Tamanbali-Guliang Kangin Mangkrak, Pastikan Rekam Jejak Kontraktor
BANGLI, NusaBali
DPRD Bangli angkat suara terkait ada pengerjaan proyek di Bangli yang molor, bahkan mangkrak.
DPRD minta agar pelaksana tender selektif memastikan dan mendalami rekam jejak kontraktor atau peserta tender. Dengan harapan, kontraktor yang bekerja di Bangli memang punya kemampuan kerja. Anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa mengatakan salah satu proyek yang dipastikan mangkrak atau tidak selesai pembangunannya, yakni DPT Tamanbali-Guliang Kangin, Desa Tamanbali. Pemerintah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah agar akses jalan alternatif tersebut bisa berfungsi. Namun dalam pelaksanaannya, pihak pemenang tender justru rekanan/kontraktor tidak mampu untuk tuntaskan pekerjaannya. "Tidak rampungnya pembangunan DPT ini, tidak hanya pemerintah daerah yang rugi, tetapi juga masyarakat umum,” ungkapnya, Jumat (2/12).
Politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Bangli ini menegaskan untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang, dalam proses tender dilakukan secara selektif. Selektif dimaksud yakni dengan melihat jejak rekam atau kredibiltas perusahaan. Jika sebelumnya miliki catatan hitam, perusahaan tersebut agar tidak diberikan mengambil kegiatan di Bangli. "Jangan diberikan ruang untuk ambil kegiatan di Bangli. Agar di cek rekaman jejaknya," ujarnya.
Sudiasa tidak memungkiri jika satu orang bisa miliki beberapa bendera perusahaan. Jika bendera yang satu kena black list, maka mereka ikut tender menggunakan bendera lain. Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan jika langkah ini bisa diatasi, maka tahapan tender bisa dilakukan secara selektif. Dalam tahap prakualifikasi sudah bisa mengetahui nama-nama pemilik perusahan. Begitu juga dalam penawaran, pada tahap evaluasi akan diketahui jika ada kejanggalan dalam surat penawaran harga yang diajukan pihak rekanan yang ikut tender.
Ketua Komisi III DPRD Bangli I Made Natis mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim Bangli terkait proyek DPT Tamanbali-Guliang Kangin. Karena pengerjaan tidak tuntas tahun ini maka pembanguan DPT tersebut menjadi skala prioritas penanganan tahun 2023. "Kami selaku dewan siap mengawal agar pembanguan bisa dilanjutkan tahun 2023,” sebutnya.
Disisi lain, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, saat dikonfirmasi terkait beberapa kegiatan yang pengambilan pekerjaan terlambat, pihaknya mengaku akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim. Bupati Sedana Arta mengharapkan akan kegiatan tuntas sesuai waktu. "Kami turun mengecek kegiatan yang pengerjaannya molor atau yang pengerjaan tidak tuntas hingga batas waktu yang telah ditentukan,” jelasnya singkat.*esa
Politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Bangli ini menegaskan untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang, dalam proses tender dilakukan secara selektif. Selektif dimaksud yakni dengan melihat jejak rekam atau kredibiltas perusahaan. Jika sebelumnya miliki catatan hitam, perusahaan tersebut agar tidak diberikan mengambil kegiatan di Bangli. "Jangan diberikan ruang untuk ambil kegiatan di Bangli. Agar di cek rekaman jejaknya," ujarnya.
Sudiasa tidak memungkiri jika satu orang bisa miliki beberapa bendera perusahaan. Jika bendera yang satu kena black list, maka mereka ikut tender menggunakan bendera lain. Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan jika langkah ini bisa diatasi, maka tahapan tender bisa dilakukan secara selektif. Dalam tahap prakualifikasi sudah bisa mengetahui nama-nama pemilik perusahan. Begitu juga dalam penawaran, pada tahap evaluasi akan diketahui jika ada kejanggalan dalam surat penawaran harga yang diajukan pihak rekanan yang ikut tender.
Ketua Komisi III DPRD Bangli I Made Natis mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim Bangli terkait proyek DPT Tamanbali-Guliang Kangin. Karena pengerjaan tidak tuntas tahun ini maka pembanguan DPT tersebut menjadi skala prioritas penanganan tahun 2023. "Kami selaku dewan siap mengawal agar pembanguan bisa dilanjutkan tahun 2023,” sebutnya.
Disisi lain, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, saat dikonfirmasi terkait beberapa kegiatan yang pengambilan pekerjaan terlambat, pihaknya mengaku akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim. Bupati Sedana Arta mengharapkan akan kegiatan tuntas sesuai waktu. "Kami turun mengecek kegiatan yang pengerjaannya molor atau yang pengerjaan tidak tuntas hingga batas waktu yang telah ditentukan,” jelasnya singkat.*esa
Komentar