Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Dapat Kucuran Rp 209 M
Komisi III DPRD Bali (yang membidangi pembangunan dan infrastrukrur) mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (16/5), untuk bahas realisasi proyek Underpass (jalanm bawah tanah) di Simpang Patung Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.
Pembangunan Mulai 2018, Masih Terkendala Lahan
DENPASAR, NusaBali
Dari pertemuan di Jakarta tersebut, DPRD Bali dapat kepastian pemerintah akan kucurkan Rp 209,709 miliar untuk proyek Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban.
Rombongan Komisi III yang datang ke Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa kemarin, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry. Anggota Komisi III DPRD Bali yang ikut dalam rombongan, antara lain, I Wayan Adnyana (Fraksi Demokrat Dapil Tabanan), I Wayan Disel Astawa (Fraksi PDIP Dapil Badung), dan I Kadek Nuartana (Fraksi Panca Bayu Dapil Karangasem). Mereka diterima Kasubdit Metropolitan, Kota Besar, Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Fasilitas Daerah Kementerian PUPR, Muctar Napitupulu.
Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyebutkan, Underpass Simpang Patung Ngurah Rai (Perempatan Jalan Bypass Ngurah Rai-Jalan Tol Bali Mandara-Bandara Internasional Ngurah Rai) ini akan dibangun dengan panjang 712 meter, lebar 17 meter, dan tinggi ruang 5,2 meter.
Menurut Sugawa Korry, pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur Denpasar-Nusa Dua-Bandara Internasional Ngurah Rai. Underpass ini telah diprogramkan dengan anggaran multiyears sebesar Rp 209,709 miliar. Rinciannya, untuk tahun 2017, dianggarkan sebesar Rp 49,677 miliar, sementara tahun 2018 dianggarkan Rp 160,032 miliar. “A-nggaran semuanya dari Kementerian PUPR,” jelas Sugawa Korry saat dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin.
Hanya saja, kata Sugawa Korry, pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai ini masih terkendala persoalan lahan. Dalam pembangunan Underpass, pembebasan lahan paling urgen harus dise-lesaikan. ”Kendala yang masih dihadapi terkait pembebasan lahan yang anggarannya direncanakan dari Pemkab Badung, Pemprov Bali, pemerintah pusat. Karena, di sana ada lahan Taman Hutan Raya (Tahura) milik Kementerian Kehutanan,” jelas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Sementara, Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, menyebutkan pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai sudah mendesak untuk memecah kemacetan lalulintas. “Perputaran arus lalulintas dari Jalan Tol Bali Mandara, dari arah Nusa Dua, dan dari arah Simpang Dewa Ruci Kuta bikin krodit. Ini sudah lama menjadi aspirasi masyarakat Kuta Selatan,” papar Disel Astawa.
“Untuk membangun Underpass Simpang Patung Ngurah Rai ini, sekarang kendalanya pembebasan lahan. Kami berharap Pemkab Badung bisa jemput bola untuk pembebasan lahannya,” lanjut politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Disel Astawa menyebutkan, proyek Underpass Simpang Patung Ngurah Rai direncanakan sudah bisa dikerjakan mulai awal tahun 2018. Proyek Underpass selesai bulan Oktober 2018 mendatang. Jika Underpass didak dibangun, akan berdampak terhadap wajah Kuta.
Apalagi, kata Disel Astawa, di Bali akan digelar sejumlah event dunia, seperti Konferensi Bank Dunia 2018 yang akan dihadiri 1.500 peserta. “Ini menyangkut citra Bali sebagai destinasi pariwisata. Jangan karena kemacetan lalulintas tidak teratasi, citra Bali menjadi tidak bagus di mata dunia internasional,” ujar Disel Astawa yang sempat diusung PDIP menjadi Calon Wakil Bupati pendamping Prof Dr dr Wayan Wita di Pilkada Badung 2010.
Menurut Disel Astawa, Komisi III DPRD Bali akan mengawal proses pembebasan lahan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai, supaya bisa segera terlaksana. Termasuk juga mengawal anggarannya. “Kami berupaya mendatangi pusat, supaya secepatnya terealisasi. Sekarang tinggal anggaran pembebasan lahan saja yang masih terkendala,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung, IB Surya Suamba, mengatakan rencana pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai masih berproses. Proses dimaksud termasuk terkait pembebasan lahannya. “Sekarang masih tahap pengukuran lahan di lapangan, untuk selanjutnya sosialisasi kemali ke masyarakat,” jelas Surya Suamba saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Mangupu-ra, Selasa sore.
Menurut Surya Suamba, Pemkab Badung mendapat tugas terkait pembebasan lahannya. Sedangan proyek fisik pembangunan underpas langsung diambilalih pemerintah pusat. Namun demikian, Surya Suamba tidak menjawab saat saat disinggung soal luas lahan yang akan dibebaskan untuk proyek Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban.
Terkait proyek ini, Menteri PURR Basuki Hadi Moeljono, sebelumnya sempat terjun meninjau lokasi Simpang Patung Ngurah Rai Tuban, 1 April 2017 lalu. Saat itu, Menteri PUPR didampingi Dirjen Bina Marga Kementeruan PUPR Arie Setiadi, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dan pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Dari hasil peninjauan lokasi, Menteri PUPR memastikan pemerintah pusat akan membiayai pembangunan Underpass Patung Ngurah Rai Tuban ini.
Simpang Patung Ngurah Rai Tuban merupakan titik pertemuan arus lalulintas dari empat arah. Dari utara, merupakan arus kendaraan dari arah Jalan Sunset Road Legian dan Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Dari timur, merupakan arus keluar kendaraan dari Tol Bali Mandara. Dari selatan, merupakan arus kendaraan dari arah kawadan wisata internasional Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Sedangkan dari barat, merupakan arus kendaraan dari Bandara Internasional Ngurah Rai. * nat,asa
DENPASAR, NusaBali
Dari pertemuan di Jakarta tersebut, DPRD Bali dapat kepastian pemerintah akan kucurkan Rp 209,709 miliar untuk proyek Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban.
Rombongan Komisi III yang datang ke Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa kemarin, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry. Anggota Komisi III DPRD Bali yang ikut dalam rombongan, antara lain, I Wayan Adnyana (Fraksi Demokrat Dapil Tabanan), I Wayan Disel Astawa (Fraksi PDIP Dapil Badung), dan I Kadek Nuartana (Fraksi Panca Bayu Dapil Karangasem). Mereka diterima Kasubdit Metropolitan, Kota Besar, Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Fasilitas Daerah Kementerian PUPR, Muctar Napitupulu.
Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyebutkan, Underpass Simpang Patung Ngurah Rai (Perempatan Jalan Bypass Ngurah Rai-Jalan Tol Bali Mandara-Bandara Internasional Ngurah Rai) ini akan dibangun dengan panjang 712 meter, lebar 17 meter, dan tinggi ruang 5,2 meter.
Menurut Sugawa Korry, pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur Denpasar-Nusa Dua-Bandara Internasional Ngurah Rai. Underpass ini telah diprogramkan dengan anggaran multiyears sebesar Rp 209,709 miliar. Rinciannya, untuk tahun 2017, dianggarkan sebesar Rp 49,677 miliar, sementara tahun 2018 dianggarkan Rp 160,032 miliar. “A-nggaran semuanya dari Kementerian PUPR,” jelas Sugawa Korry saat dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin.
Hanya saja, kata Sugawa Korry, pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai ini masih terkendala persoalan lahan. Dalam pembangunan Underpass, pembebasan lahan paling urgen harus dise-lesaikan. ”Kendala yang masih dihadapi terkait pembebasan lahan yang anggarannya direncanakan dari Pemkab Badung, Pemprov Bali, pemerintah pusat. Karena, di sana ada lahan Taman Hutan Raya (Tahura) milik Kementerian Kehutanan,” jelas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Sementara, Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, menyebutkan pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai sudah mendesak untuk memecah kemacetan lalulintas. “Perputaran arus lalulintas dari Jalan Tol Bali Mandara, dari arah Nusa Dua, dan dari arah Simpang Dewa Ruci Kuta bikin krodit. Ini sudah lama menjadi aspirasi masyarakat Kuta Selatan,” papar Disel Astawa.
“Untuk membangun Underpass Simpang Patung Ngurah Rai ini, sekarang kendalanya pembebasan lahan. Kami berharap Pemkab Badung bisa jemput bola untuk pembebasan lahannya,” lanjut politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Disel Astawa menyebutkan, proyek Underpass Simpang Patung Ngurah Rai direncanakan sudah bisa dikerjakan mulai awal tahun 2018. Proyek Underpass selesai bulan Oktober 2018 mendatang. Jika Underpass didak dibangun, akan berdampak terhadap wajah Kuta.
Apalagi, kata Disel Astawa, di Bali akan digelar sejumlah event dunia, seperti Konferensi Bank Dunia 2018 yang akan dihadiri 1.500 peserta. “Ini menyangkut citra Bali sebagai destinasi pariwisata. Jangan karena kemacetan lalulintas tidak teratasi, citra Bali menjadi tidak bagus di mata dunia internasional,” ujar Disel Astawa yang sempat diusung PDIP menjadi Calon Wakil Bupati pendamping Prof Dr dr Wayan Wita di Pilkada Badung 2010.
Menurut Disel Astawa, Komisi III DPRD Bali akan mengawal proses pembebasan lahan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai, supaya bisa segera terlaksana. Termasuk juga mengawal anggarannya. “Kami berupaya mendatangi pusat, supaya secepatnya terealisasi. Sekarang tinggal anggaran pembebasan lahan saja yang masih terkendala,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung, IB Surya Suamba, mengatakan rencana pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai masih berproses. Proses dimaksud termasuk terkait pembebasan lahannya. “Sekarang masih tahap pengukuran lahan di lapangan, untuk selanjutnya sosialisasi kemali ke masyarakat,” jelas Surya Suamba saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Mangupu-ra, Selasa sore.
Menurut Surya Suamba, Pemkab Badung mendapat tugas terkait pembebasan lahannya. Sedangan proyek fisik pembangunan underpas langsung diambilalih pemerintah pusat. Namun demikian, Surya Suamba tidak menjawab saat saat disinggung soal luas lahan yang akan dibebaskan untuk proyek Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban.
Terkait proyek ini, Menteri PURR Basuki Hadi Moeljono, sebelumnya sempat terjun meninjau lokasi Simpang Patung Ngurah Rai Tuban, 1 April 2017 lalu. Saat itu, Menteri PUPR didampingi Dirjen Bina Marga Kementeruan PUPR Arie Setiadi, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dan pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Dari hasil peninjauan lokasi, Menteri PUPR memastikan pemerintah pusat akan membiayai pembangunan Underpass Patung Ngurah Rai Tuban ini.
Simpang Patung Ngurah Rai Tuban merupakan titik pertemuan arus lalulintas dari empat arah. Dari utara, merupakan arus kendaraan dari arah Jalan Sunset Road Legian dan Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Dari timur, merupakan arus keluar kendaraan dari Tol Bali Mandara. Dari selatan, merupakan arus kendaraan dari arah kawadan wisata internasional Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Sedangkan dari barat, merupakan arus kendaraan dari Bandara Internasional Ngurah Rai. * nat,asa
1
Komentar