Pansus Aset DPRD Bali Dibentuk Ketiga Kalinya

DENPASAR, NusaBali
Namun hasilnya belum ada yang berarti. Sebab aset-aset besar tetap bermasalah, dan setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun ini kembali dibentuk Pansus Aset DPRD Bali yang diketuai I Nyoman Adnyana (Fraksi PDIP).

Atas pembentukan Pansus Aset beruntun ini, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, berharap pembentukan Pansus Aset tidak hangat-hangat tahi ayam. Kariyasa Adnyana yang juga diplot menjadi anggota Pansus Aset mengatakan, Pansus Aset DPRD Bali sudah dua kali dibentuk. Pertama 2009-2014 diketuai I Made Arjaya (PDIP) yang notabene Ketua Komisi I. Memang beberapa aset saat itu dikejar dan ada yang sudah disertifikasi, namun tanah aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur tidak tuntas. “Masalah aset tidak selesai,” ujar Kariyasa Adnyana, Senin (15/5).

Kemudian Pansus Aset dibentuk lagi, persoalannya sama. Saat itu Pansus Aset diketuai I Wayan Gunawan (Golkar). “Jadi saya selaku anggota pansus berharap kinerja Pansus Aset tidak hangat-hangat tahi ayam. Kalau bisa kita harus fokus. Yang mau diselesaikan yang mana? Kalau bagi saya selesaikan yang besar–besar dulu. Supaya tidak menjadi ‘warisan’ dari rezim ke rezim. Kan aset besar ini punya potensi bisa mensejahterakan masyarakat,” kata politisi asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ini.

Kariyasa Adnyana menegaskan selain menangani asset-aset besar macam Bali Hyatt, banyak asset yang disewakan kepada pihak ketiga. Bahkan disewa oleh pejabat juga. “Kami mau koreksi dan telusuri itu. Kerjasamanya itu apakah sudah sesuai dengan aturan. Kalau pansus hanya sekadar dibentuk tidak ada ada nilai tambah dan yang monumental akan menjadi mubazir,” tegas mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini.

Ketua Pansus Aset DPRD Bali I Nyoman Adnyana secara terpisah mengatakan, Pansus Aset dibentuk karena aset–aset Pemprov Bali dengan ribuan bidang masih ada persoalan. “Saking banyaknya aset yang tidak beres dan seharusnya mendatangkan pendapatan bagi daerah, tidak selesai. Makanya Pansus Aset ini dibentuk lagi,” tegas Adnyana.

Politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli, ini mencontohkan, aset pemprov di kawasan Garuda Wisnu Kencana juga harus dilakukan penelusuran. Kemudian aset di Bali Hyatt Sanur. Belum lagi aset-aset yang disewakan kepada pihak ketiga yang masa sewanya harus dilakukan pengecekan. “Kita punya ribuan aset yang bisa mendatangkan PAD (pendapatan asli daerah). Bisa triliunan rupiah nilai aset itu, dengan ratusan miliar menghasilkan duit bagi PAD,” tegas anggota Komisi I DPRD Bali ini.

Adnyana mengatakan dengan masa tugas yang singkat selama setahun Pansus Aset ingin persoalan aset bisa terselesaikan dan tuntas. Sehingga masalah aset yang selalu menjadi temuan BPK tidak ada lagi dari tahun ke tahun. “Target kami semaksimal mungkin masalah aset tuntas,” kata Adnyana. * nat