Puluhan Aplikasi Pemkab Bangli Mubazir
Dari 179 aplikasi, yang aktif atau dimanfaatkan meski tidak optimal, sekitar 50 persen.
BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli memiliki 179 aplikasi digital yang tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, hanya 50 persen aktif dan sisanya tidak berfungsi alias mubazir. Selain itu, baru sebagian kecil aplikasi yang terintegrasi.
Kepala Dinas Kominfosan Bangli I Wayan Dirgayusa mengakui banyaknya aplikasi yang tidak aktif. Karena aplikasi tersebut berfungsi tunggal atau
tidak terintegrasi satu dengan yang lain sehingga kurang efisien. Jelasnya, dari 179 aplikasi, yang aktif atau dimanfaatkan meski tidak optimal, sekitar 50 persen.
"Kami sudah berhasil integrasikan aplikasi, totalnya baru 16 aplikasi. Yang mana 9 di antaranya aplikasi pada layanan pemerintahan, dan layanan publik ada 7 aplikasi," jelasnya, Rabu (21/12).
Menurut mantan Camat Kintamani ini, dari aplikasi yang ada tidak semuanya bisa diintegrasikan. Akibatnya, aplikasi tersebut dipastikan tidak dimanfaatkan lagi. "Dari total 179 aplikasi yang ada di Bangli diperkirakan hanya 25 persen, atau sekitar 35 aplikasi yang bisa terintegrasi dengan aplikasi lain. Baik yang tersedia di kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat," sebutnya.
Guna mengantisipasi semakin banyaknya aplikasi mubazir, Wayan Dirgayusa menyampaikan saat ini Pemkab Bangli telah mewajibkan setiap OPD yang akan membuat aplikasi agar berkoordinasi ke Diskominfosan Bangli. "Kami akan lakukan penilaian dulu secara teknis. Apakah memenuhi syarat secara teknis atau tidak. Upaya ini juga untuk memastikan apakah aplikasi tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak, sehingga tidak mubazir," tegasnya.
Pejabat asal Desa Demulih, Kecamatan Susut ini mengaku tidak tahu mengapa ada banyak aplikasi, namun tidak sedikit yang justru terkesan mubazir.
Terkait kerugian akibat pengadaan aplikasi yang mubazir, Wayan Dirgayusa enggan berkomentar. Alasannya, pengadaan aplikasi di masing-masing OPD. Selain itu, ada juga pengadaan aplikasi yang belum dibayar karena tahap uji coba.*esa
Kepala Dinas Kominfosan Bangli I Wayan Dirgayusa mengakui banyaknya aplikasi yang tidak aktif. Karena aplikasi tersebut berfungsi tunggal atau
tidak terintegrasi satu dengan yang lain sehingga kurang efisien. Jelasnya, dari 179 aplikasi, yang aktif atau dimanfaatkan meski tidak optimal, sekitar 50 persen.
"Kami sudah berhasil integrasikan aplikasi, totalnya baru 16 aplikasi. Yang mana 9 di antaranya aplikasi pada layanan pemerintahan, dan layanan publik ada 7 aplikasi," jelasnya, Rabu (21/12).
Menurut mantan Camat Kintamani ini, dari aplikasi yang ada tidak semuanya bisa diintegrasikan. Akibatnya, aplikasi tersebut dipastikan tidak dimanfaatkan lagi. "Dari total 179 aplikasi yang ada di Bangli diperkirakan hanya 25 persen, atau sekitar 35 aplikasi yang bisa terintegrasi dengan aplikasi lain. Baik yang tersedia di kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat," sebutnya.
Guna mengantisipasi semakin banyaknya aplikasi mubazir, Wayan Dirgayusa menyampaikan saat ini Pemkab Bangli telah mewajibkan setiap OPD yang akan membuat aplikasi agar berkoordinasi ke Diskominfosan Bangli. "Kami akan lakukan penilaian dulu secara teknis. Apakah memenuhi syarat secara teknis atau tidak. Upaya ini juga untuk memastikan apakah aplikasi tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak, sehingga tidak mubazir," tegasnya.
Pejabat asal Desa Demulih, Kecamatan Susut ini mengaku tidak tahu mengapa ada banyak aplikasi, namun tidak sedikit yang justru terkesan mubazir.
Terkait kerugian akibat pengadaan aplikasi yang mubazir, Wayan Dirgayusa enggan berkomentar. Alasannya, pengadaan aplikasi di masing-masing OPD. Selain itu, ada juga pengadaan aplikasi yang belum dibayar karena tahap uji coba.*esa
Komentar