Gaji Tenaga Kontrak Tak Merata
Adanya tenaga kontrak yang menerima imbalan Rp 400.000 jadi pembahasan panjang dalam rapat itu.
AMLAPURA, NusaBali
DPRD Karangasem dalam rapat gabungan di gedung dewan setempat, Kamis (19/5), membahas serapan anggaran APBD 2017. Dewan pun mempertanyakan gaji tenaga kontrak bidang kebersihan di Pos Jaga Pelabuhan Padangbai, Kecamatan Manggis, Karangasem, samas tali atau Rp 400.000/bulan.
Dewan juga mempertanyakan terkait gaji tenaga kontrak tak merata, serta jumlah tenaga kontrak yang mencapai 3.904 orang.
Data tenaga kontrak tersebut disodorkan Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi, sedangkan Ketua DPRD I Nengah Sumardi yang memimpin rapat, meragukan data itu. Adanya tenaga kontrak yang menerima imbalan Rp 400.000 jadi pembahasan panjang dalam rapat itu. Di samping itu, anggota DPRD mempertanyakan ada empat tenaga kontrak di Kantor Camat Sidemen, masing-masing bergaji Rp 700.000/bulan.
Padahal di tahun 2017, DPRD Karangasem telah menyetujui usulan eksekutif untuk menaikkan imbalan tenaga kontrak dari Rp 800.000 per bulan menjadi Rp 900.000. Kenyataannya masih banyak tenaga kontrak menerima imbalan di bawah Rp 900.000.
Misalnya, 18 tenaga kontrak di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bergaji Rp 850.000. Ada 301 tenaga kontrak di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga gajinya Rp 800.000, ada 224 orang di RSUD gajinya Rp 810.000, dan satu orang gajinya Rp 860.000. Begitu juga 7 orang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gajinya Rp 800.000, dan sebagainya. Gaji tertinggi tenaga kontrak di RSUD Karangasem hingga Rp 7 juta, disusul Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp 2 juta/bulan.
"Makanya mari kita koordinasikan, menyangkut gaji dan data tenaga kontrak. Kenapa ada gaji begitu rendah hingga Rp 400.000. Kenapa jumlah tenaga kontra sebanyak itu, beda dengan data yang kami punya," jelas Ketua DPRD I Nengah Sumardi, enggan membeberkan data alasan tidak etis.
Anggota DPRD I Komang Sartika justru mempertanyakan data valid versi Ketua DPRD, agar dibuka dalam rapat. "Ini rapat terbuka, buka saja biar semua tahu," pinta Sartika politisi dari Fraksi Partai Golkar.
Desakan serupa dilontarkan Ketua Komisi I, I Gede Bendesa Mulyawan. "Data valid mesti dijelaskan, tidak apa-apa," pinta politisi dari Fraksi Partai Demokrat. Ketua Sumardi tetap enggan membuka data, berjanji pada akhirnya akan dibuka di kesempatan yang lain.
Sekda I Gede Adnya Muliadi mengatakan, data 3.904 tenaga kontrak merupakan akumulasi dari semua OPD. "Memang sebanyak itu data yang kami punya," kata Adnya Muliadi.
Menangani adanya tenaga kontrak dengan imbalan Rp 400.000 - Rp 700.000/bulan, belum bisa ia jawab. Alasannya, staf teknis berhalangan hadir.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Sidemen AA Made Agung Surya Jaya mengakui empat stafnya berstatus tenaga kontrak gajinya Rp 700.000/bulan. "Anggaran belum mencukupi, untuk gaji Rp 900.000. Tahun depan kami sesuaikan imbalannya," jelasnya. *k16
Dewan juga mempertanyakan terkait gaji tenaga kontrak tak merata, serta jumlah tenaga kontrak yang mencapai 3.904 orang.
Data tenaga kontrak tersebut disodorkan Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi, sedangkan Ketua DPRD I Nengah Sumardi yang memimpin rapat, meragukan data itu. Adanya tenaga kontrak yang menerima imbalan Rp 400.000 jadi pembahasan panjang dalam rapat itu. Di samping itu, anggota DPRD mempertanyakan ada empat tenaga kontrak di Kantor Camat Sidemen, masing-masing bergaji Rp 700.000/bulan.
Padahal di tahun 2017, DPRD Karangasem telah menyetujui usulan eksekutif untuk menaikkan imbalan tenaga kontrak dari Rp 800.000 per bulan menjadi Rp 900.000. Kenyataannya masih banyak tenaga kontrak menerima imbalan di bawah Rp 900.000.
Misalnya, 18 tenaga kontrak di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bergaji Rp 850.000. Ada 301 tenaga kontrak di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga gajinya Rp 800.000, ada 224 orang di RSUD gajinya Rp 810.000, dan satu orang gajinya Rp 860.000. Begitu juga 7 orang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gajinya Rp 800.000, dan sebagainya. Gaji tertinggi tenaga kontrak di RSUD Karangasem hingga Rp 7 juta, disusul Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp 2 juta/bulan.
"Makanya mari kita koordinasikan, menyangkut gaji dan data tenaga kontrak. Kenapa ada gaji begitu rendah hingga Rp 400.000. Kenapa jumlah tenaga kontra sebanyak itu, beda dengan data yang kami punya," jelas Ketua DPRD I Nengah Sumardi, enggan membeberkan data alasan tidak etis.
Anggota DPRD I Komang Sartika justru mempertanyakan data valid versi Ketua DPRD, agar dibuka dalam rapat. "Ini rapat terbuka, buka saja biar semua tahu," pinta Sartika politisi dari Fraksi Partai Golkar.
Desakan serupa dilontarkan Ketua Komisi I, I Gede Bendesa Mulyawan. "Data valid mesti dijelaskan, tidak apa-apa," pinta politisi dari Fraksi Partai Demokrat. Ketua Sumardi tetap enggan membuka data, berjanji pada akhirnya akan dibuka di kesempatan yang lain.
Sekda I Gede Adnya Muliadi mengatakan, data 3.904 tenaga kontrak merupakan akumulasi dari semua OPD. "Memang sebanyak itu data yang kami punya," kata Adnya Muliadi.
Menangani adanya tenaga kontrak dengan imbalan Rp 400.000 - Rp 700.000/bulan, belum bisa ia jawab. Alasannya, staf teknis berhalangan hadir.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Sidemen AA Made Agung Surya Jaya mengakui empat stafnya berstatus tenaga kontrak gajinya Rp 700.000/bulan. "Anggaran belum mencukupi, untuk gaji Rp 900.000. Tahun depan kami sesuaikan imbalannya," jelasnya. *k16
1
Komentar