Dorong Perlindungan Perempuan Jadi Awig-Awig Desa Adat

Hal itu diungkapkan Sri Wetrawati di sela-sela Workshop 'Memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia 22 Desember 2022 Melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak’ Kota Denpasar, di Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Senin (26/12).

Kegiatan workshop yang digelar Bali Sruti ini dihadiri kalangan akademisi, aktivis perempuan Bali, organisasi perempuan politik, fasilitator daerah Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) Denpasar, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Sri Wetrawati mengatakan bahwa Kota Denpasar menjadi salah satu kota penerima award dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada peringatan Hari Ibu 22 Desember 2022 di Bengkulu, yakni sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA).
“Award ini harus dibarengi dengan upaya yang lebih keras lagi untuk mewujudkan DKRPPA di seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kota Denpasar,” ujar Sri Wetrawati.

Indikator DKRPPA di antaranya adalah, adanya pengorganisasian perempuan dan anak, data desa pilah gender dan anak, penganggaran responsif gender, keterwakilan perempuan di pemerintahan dan lembaga sosial desa, penghapusan perkawinan anak, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain.
“Program lebih lanjut yang sedang digarap Dinas DP3AP2KB Kota Denpasar saat ini yaitu memasukkan aturan perlindungan perempuan dan anak ke dalam Awig-awig Desa Adat,” ujar Sri Wetrawati.

Sementara Direktur Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu menyatakan bahwa kegiatan ini untuk mensosialisasikan program kolaborasi antara Bali Sruti Denpasar, Institut Kapal Perempuan Jakarta, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar.

Program yang dilaksanakan mengupayakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan gerakan perempuan akar rumput pada lingkup terkecil pemerintahan, yaitu desa/kelurahan. "Strategi ini dikembangkan dengan membentuk sekolah perempuan, sebuah wadah belajar untuk memperkuat kesadaran kritis, mengembangkan life skill dan kepemimpinan perempuan," ujar Anggota KPU Bali Periode 2003-2008 ini dalam paparannya.

Dikatakan Riniti Rahayu, dua desa di Kota Denpasar, yakni Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat yang dipimpin kepala desa perempuan dan Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara menjadi pilot project dalam program ini.

Sementara Direktur Institut Kapal Perempuan, Misiyah berharap peringatan Hari Pergerakan Perempuan ini dapat menjadi semangat gerak bersama untuk memastikan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Misiyah menyampaikan, sejak tahun 2021 Institut Kapal Perempuan, Bali Sruti, dan DP3AP2KB Kota Denpasar berkolaborasi menjalankan program 'Inklusi' yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dengan Pemerintah Australia melalui DFAT (The Australian Department of Foreign Affairs and Trade). "Program pemberdayaan perempuan untuk memastikan akses perempuan akar rumput, disabilitas, dan kelompok marginal mendapatkan hak-haknya," kata Misiyah.

Dalam hal ini, lanjutnya, hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khususnya kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.

"Beberapa mengalami kemajuan, tapi masih ada juga masalah-masalah yang terkait dengan posisi perempuan nomor dua dibanding laki-laki. Saya kira ini tidak hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia bahkan dunia," sebut Misiyah. *Cr78