Kuota Kartu Prakerja 2023 Capai 1 Juta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tahap awal sudah disiapkan Rp 2,67 triliun untuk 595 ribu orang. Masih dibutuhkan Rp 1,7 triliun lagi yang akan dibahas oleh Kementerian Keuangan untuk menjalankan Kartu Prakerja 2023.

"Anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun dan targetnya untuk 595 ribu. Di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini," katanya dalam konferensi pers, seperti dilansir detikcom, Kamis (5/1).

Anggaran dan target peserta Kartu Prakerja turun drastis jika dibandingkan dengan 2022. Tahun lalu, tercatat sebanyak 4.984.790 orang mengikuti program Kartu Prakerja dengan anggaran habis Rp 17,84 triliun atau terserap 99,12 persen dari total anggaran yang disediakan Rp 18 triliun.

Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal yaitu durasi pelatihan Kartu Prakerja yang semula minimal 6 jam, ditingkatkan menjadi minimal 15 jam. Total insentif yang diberikan peserta juga naik dari Rp 3,55 juta menjadi Rp 4,2 juta per individu.

Rincian insentif Kartu Prakerja 2023 adalah biaya untuk pelatihan sebesar Rp 3,5 juta (naik dari sebelumnya Rp 1 juta), insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu dibayar satu kali untuk biaya transportasi (turun dari sebelumnya Rp 2,4 juta), serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian (turun dari sebelumnya Rp 150 ribu).

Untuk menyambut skema baru Kartu Prakerja 2023, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja. Lembaga pelatihan yang ingin bergabung wajib mengikuti penilaian sebagai penyedia pelatihan pada skema normal.

"Silakan lembaga pelatihan yang berminat menghubungi platform digital yang telah bekerja sama dengan program Kartu Prakerja salah satunya yang dimiliki pemerintah Sisnaker, platform digital yang dikelola pemerintah," jelasnya.

Berbeda dengan sebelumnya, penerima bantuan sosial (bansos) kini bisa menjadi peserta Kartu Prakerja 2023. Pendaftaran akan dibuka pada kuartal I-2023 dengan skema normal yang fokus pada peningkatan keahlian dan bukan lagi semi bansos.

Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebelumnya penerima bansos tidak boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena program tersebut termasuk semi bansos.

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) dan PKH (Program Keluarga Harapan) boleh jadi peserta Kartu Prakerja karena ini untuk retraining dan reskilling, bukan bansos lagi," kata Airlangga.

Meski begitu, pegawai negeri sipil (PNS) hingga pejabat negara lainnya tetap tidak bisa ikut Kartu Prakerja 2023. Peserta yang sudah menjadi alumni juga tidak bisa lagi mengikutinya.*