Luhut Minta Masyarakat Liburan Nataru di DN, Bantu Pemulihan Pariwisata
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan
Liburan
Pemulihan Pariwisata
Pariwisata
Destinasi Pariwisata Super Prioritas
JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat berlibur di dalam negeri pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Imbauan tersebut dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Toba, Sumatera Utara, Rabu (21/12).
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, di masa-masa liburan seperti ini agaknya tepat saya memohon dukungan yang amat besar untuk menyukseskan program ini dengan memilih destinasi wisata di Tanah Air," kata Luhut dalam unggahan Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan seperti dilihat Kompas.com.
"Pilihan tersebut semoga bukan hanya karena keindahan alam pada destinasi wisata semata, tetapi juga karena semangat untuk membantu pemulihan pariwisata serta perekonomian bangsa," sambung dia.
Dalam rakornas tersebut, terdapat beberapa menteri yang hadir yakni Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PPN Suharso Monoarfa, dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Di sana, para menteri ini fokus membahas beberapa isu, mulai dari evaluasi hingga percepatan investasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di 5 DPSP lewat gerakan Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) .
"Saya menyebut program BBWI ini sebagai 'a beacon of hope' (mercusuar harapan), yang tentunya akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di tahun 2023. Di mana targetnya adalah menghasilkan pergerakan ekonomi yang diperkirakan akan mencapai Rp 3.281,7 triliun atau 18,9 persen PDB nominal," kata dia.
Luhut meminta kepada pemerintah daerah (pemda) di 5 DPSP mendorong minimal 29,5 juta perjalanan wisatawan nusantara.
Caranya dengan mendorong penguatan kampanye, integrasi paket wisata, penambahan jalur dan frekuensi penerbangan hingga pengelolaan sampah di tempat wisata.
Selain itu, lanjut Luhut, pemda juga perlu mengalokasikan anggaran pariwisata pada 2023 minimal di atas 3 persen.
"Selain itu kami juga berfokus pada percepatan investasi di 5 destinasi tersebut hingga penyiapan pelatihan SDM berbasis kejuruan pariwisata di 5 DPSP tahun 2023 yang masih sangat terbatas," ucapnya.
Dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar kementerian, lembaga, juga pemda, khususnya yang punya peran vital dalam mengeksekusi kebijakan dari pusat, Luhut yakin perbaikan aspek pariwisata berkualitas yang masih di bawah rata-rata bisa diprioritaskan dari program BBWI.
"Sehingga Indonesia dapat menempati peringkat 20-an pada Travel and Tourism Development Index tahun 2024," ujar Luhut.
Mantan Menko Polhukam itu menyarankan kepada seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang ada di daerah agar tidak hanya menyediakan makanan atau pakaian, namun juga menyediakan berbagai jenis barang lainnya yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, seperti teknologi. 7
Komentar