Target Hattrick PDIP dan Wacana Tunda Pemilu 2024

Penetapan tersebut, menandakan gong pertarungan untuk berebut suara rakyat pada hajatan politik lima tahunan di tanah air ditabuh.

Dari 18 parpol yang ditetapkan akan berlaga di Pemilu 2024, sembilan parpol diantaranya adalah parpol parlemen yang sudah kenyang asam garam pertarungan di Pemilu. Sisanya, delapan parpol non parlemen yang minim pengalaman, bahkan ada yang masuk kategori parpol pendatang baru. 

Meskipun coblosan pemilu (14 Februari 2024) masih 409 hari lagi, (menuju Pemilu 2024) parpol peserta pemilu sudah hitung-hitung peluang. PDIP salah satunya yang ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2024 sudah hitung-hitungan jadi juara lagi. 

Partai besutan Ketum Megawati Soekarnoputri ini punya cita-cita dan menarget membuat hattrick (menang pemilu tiga kali) di 2024 mendatang. Target hattrick PDIP yang membuat ‘merinding’ partai pesaingnya ini bukan tanpa alasan. Sesumbarnya petahana sah-sah saja. Selain pengalaman dalam pemilu, PDIP merupakan partai yang membukukan kemenangan lengkap di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. 

Tidak hanya memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg), Si Moncong Putih (Julukan PDIP) juga memenangkan Pilpres dengan sosok fenomenal Joko Widodo (Jokowi). Jokowi yang diusung PDIP sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta  ini sukses naik ‘tahta’ Presiden RI pada Periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Bicara peluang, PDIP juga punya modal besar, dengan menguasai kursi parlemen dan kursi kepala daerah di 34 provinsi (kecuali provinsi yang baru dibentuk). Optimisme kader Banteng juga memuncak menghadap Pemilu 2024, yakni dengan adanya pelbagai hasil survei yang menempatkan mereka di posisi teratas dalam elektabilitas untuk mendapatkan pilihan masyarakat. 

Untuk di Bali, selain menguasai kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PDIP menguasai kursi Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari 9 kursi kepala daerah (Bupati/Wali Kota) di Bali hanya 1 kabupaten saja tidak dikuasai PDIP, yakni di Kabupaten Jembrana. Sebuah modal yang luar biasa untuk membuat Bali Metal (merah total) di Pemilu 2024.

Namanya target dan optimisme, ya sah-sah saja. Semuanya harus dibuktikan ketika coblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pileg dan Pilpres setali tiga uang. Ada tudingan bahwa PDIP diuntungkan di Pileg 2014 dan Pileg 2019, yakni ketika mereka punya sosok capres yang diusung. Sebutan kerennya Jokowi effect atau efek ekor jas. Namun teori ini akan terjadi di Pemilu 2024, belum pasti. Apakah efek ekor jas itu akan terjadi? Kata-kata sindiran itu muncul dari kader partai papan atas (pesaing PDIP) di Bali, dalam acara ngobrol santai dengan sesama rekan wakil rakyat di Gedung DPRD Bali, belum lama ini.       

Untuk menghadang laju PDIP, parpol pesaing memang harus adu jitu, pasang strategi untuk mencapai kemenangan Pemilu 2024. Memasang caleg yang mumpuni, bukan sekadar atau asal comot orang untuk memenuhi daftar nama. Termasuk pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pencalegan, menjadi tantangan tersendiri bagi parpol. Parpol tidak boleh alergi untuk menjagokan perempuan, walaupun dalam internal parpol itu sendiri tetap ada persaingan karena caleg pria yang tidak mau dikalahkan. 

Kemudian parpol juga ditantang mengkonsolidasi kekuatan partai, menyiapkan saksi yang akan mengawal suara di TPS (tempat penghitungan suara) hingga menyiapkan diri dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Hal ini menjadi modal penting, dalam adu strategi untuk menangkan Pemilu 2024. Dalam pemilu nanti, tidak cukup hanya otak (kecerdasan) dan orang (dukungan). Lebih dari itu, ongkos (finansial) menjadi sangat penting dalam duel Pemilu 2024 nanti. Ingat, saat ini perekonomian baru pulih. Para caleg pada musim pemilu ini masih dalam suasana ‘lesu darah’ karena dua tahun Pandemi Covid-19. Merogoh kocek dalam-dalam tentunya dalam musim pemilu ini.

Menakar pertarungan 2024, partai-partai baru sepertinya tidak mau kalah dengan partai parlemen atau parpol incumbent yang sudah pengalaman bertarung di pemilu. Mereka optimis, seperti siap untuk membalikkan keadaan, menjungkalkan sang petahana yang berjaya di Pemilu 2019. 

Sementara Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, NasDem adalah parpol parlemen yang punya ambisi menempel ketat sang petahana, PDIP.

Di balik wacana dan target hattrick PDIP dan adu duel parpol di Pemilu 2024, ada isu yang tidak kalah seksinya. Adanya usulan mundurkan alias tunda pelaksanaan Pemilu 2024. 

Isu ini dilempar ke publik sejak awal 2022. Mulai asosiasi kepala desa sampai pejabat level menteri melontarkan wacana tunda pemilu dengan berbagai alasan. Tunda Pemilu 2024, berarti terkait dengan jabatan presiden dan wakil presiden juga. Sudah ada juga isu ‘Presiden Tiga Periode’. Narasi-narasi yang dikembangkan ini sepertinya masih akan jadi bola panas di tahun politik 2023.

Wacana ini bukan sembarangan isu. Dilempar oleh parpol pendukung pemerintah berkuasa, bahkan wacana itu masih hangat dilepas sesekali waktu dalam setiap ruang diskusi politik level nasional dan lokal di daerah. Seperti tarik ulur, ada yang melepas ada yang menarik karena hitung-hitung masa kekuasaan.

Tunda Pemilu 2024 ada banyak sebab yang dijadikan alasan sebagai upaya melegitimasi pendapat sang pencetusnya. Mulai dari alasan Pemilu 2024 memerlukan anggaran banyak yang menyedot APBN. Alasan berikutnya, negara dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, sehingga APBN lebih baik untuk pemulihan ekonomi masyarakat ketimbang menggelar pemilu. Pemilu 2024 juga dinilai akan menjadi copian Pemilu 2019 yang akan memunculkan kembali politik identitas. Sehingga membuat suasana makin panas di tengah upaya pemulihan ekonomi.

Tunda Pemilu 2024 yang bergulir ini ternyata diterima juga dengan sambutan hangat, terutama para incumbent yang duduk di kursi dewan. Memang tidak semua anggota dewan setuju tunda pemilu, namun beberapa kali dalam letupan di media nasional, mereka rata-rata seperti sepakat dengan penundaan pemilu. Dalam pikiran orang awam akan langsung muncul kecurigaan. Mundur pemilu berarti jabatan sebagai anggota dewan diperpanjang setahun atau dua tahun, sampai ada regulasi baru yang mengatur pelaksanaan pemilu. Woow,...setahun dua tahun menjabat tanpa pertarungan, lumayan lah. 

Harus disadari tunda Pemilu 2024 berarti harus mengubah regulasi. Presiden Jokowi sendiri secara tegas telah menyatakan, bahwa dirinya taat dengan konstitusi. Namun, sekali lagi, dalam politik, apapun bisa terjadi. Ada tokoh di Bali pernah menyebutkan, bahwa dalam iklim politik di Indonesia segala cara akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bahkan dia menyebutkan sudah biasa dalam dunia politik di Indonesia isinya hanya jurus tipu-tipu.

Soal isu tunda Pemilu 2024, dalam sebuah obrolan di kantor parpol, salah satu tokoh parpol yang duduk di parlemen sampai bertaruh, kalau DPR punya mau, semuanya bisa terjadi, termasuk tunda pemilu. Logika berpikir mereka adalah DPR punya pendukung (massa) yakni rakyat pemilih. Pendek kata, kalau sudah rakyat menginginkan, tunda pemilu bisa terjadi. Soal kekhawatiran akan terjadi kegaduhan, mereka (DPR) bisa mengendalikan situasi. Berpikir mereka sederhana, merekalah pengendali situasi di negeri ini.

Jika isu Pemilu ditunda terjadi, sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Sehingga slogan sinis bahwa aturan dibuat hanya untuk dilanggar, memang benar adanya. Kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat dan pemerintah bisa merosot, dan bisa menjadi ancaman terganggunya kondusifitas masyarakat dan iklim politik di negeri ini. Disinilah kejernihan hati nurani para pemangku kepentingan, partai politik dan segenap elemen bangsa diuji.

Pemilu yang digelar lima tahunan sesuai yang diamanatkan konstitusi harus dilaksanakan. Hari coblosan sudah ditetapkan, anggaran juga sudah disiapkan. Tinggal melakukan eksekusi memilih calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Tahapan pemilu pun sudah jalan saat ini.

Pesta demokrasi juga harus dikawal seluruh elemen masyarakat supaya berjalan jurdil (jujur dan adil). Rakyat memilih figur calon yang berkualitas, mulai capres-cawapres, calon DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kemenangan bukan hanya menjadi milik parpol, namun milik masyarakat Indonesia. Bukti kemenangan rakyat itu, hasil pemilu benar-benar dari pilihan nurani, bebas tekanan dan intimidasi dan tentunya berkualitas.

Awak KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas akan mendapatkan tantangan dalam Pemilu 2024 nanti. Apalagi, pemilu digelar serentak yang memerlukan biaya, tenaga yang tidak sedikit. Sama dengan Pemilu 2019 silam, tantangan awak penyelenggara dan pengawas pemilu sangat kompleks. 

Mulai isu money politics alias politik uang yang disebut sebagai penyakit pemilu paling kronis. Kemudian  ancaman kecurangan-kecurangan lainnya yang membuat rusak kualitas demokrasi. Kecurangan bisa terjadi kapan saja dalam pesta demokrasi, Pemilu 2024 mendatang.  Diprediksi lebih dari 190 juta rakyat Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya. Masyarakat juga harus memanfaatkan momentum ini untuk menentukan calon pemimpin. Lima menit salah pilih, menyesal lima tahun. 7