Dana Desa untuk Tabanan Hanya Rp 113 Miliar Lebih

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tabanan akan menyalurkan mulai Januari ini. Kepala Dinas PMD Tabanan I Gusti Ayu Nyoman Supartiwi, menjelaskan DD diperoleh dari pusat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pengelolaannya sudah diatur. “Ada proporsional pengelolaan,” kata Supartiwi, Selasa (10/1).

Proporsional yang dimaksud, pengelolaan DD tahun 2023 di antaranya sesuai aturan PMK itu, 10 persen sampai 25 persen digunakan untuk penyaluran BLT (bantuan langsung tunai), kemudian 20 persen dialokasikan untuk ketahanan pangan, 3 persen dialokasikan untuk operasional, dan sisanya untuk pendanaan kewenangan desa.

“Pendanaan kewenangan desa, misalnya itu digunakan untuk pencegahan stunting, untuk kegiatan PKK, atau bisa juga digunakan untuk pembenahan sekolah PAUD. Yang jelas pendanaan digunakan sesuai dengan yang di-musdes-kan (musyawarah desa),” beber Supartiwi.

Dia menyebutkan pada dasarnya penggunaan DD tahun 2023 ini sama dengan penggunaan di 2022. Yang membedakan di tahun 2023 ada penambahan penggunaan untuk biaya operasional. “Bagian penggunaan yang lainnya sama, beda di prosentasenya saja. Seperti misalnya untuk keperluan BLT di tahun 2022 maksimal 40 persen, kini maksimalnya 25 persen,” ucap Supartiwi.

Dengan sudah dialokasikan DD untuk tahun 2023, Dinas PMD berusaha menyalurkan kepada 133 desa di Tabanan mulai Januari, dan paling lambat disalurkan Februari. “Kami tengah berupaya menyalurkan ini. Kami berusaha Januari ini sudah mulai disalurkan, paling lambat Februari,” tandasnya.

Sementara disinggung mengenai jumlah DD tahun 2023 menurun dibandingkan 2022, Supartiwi menyebutkan itu adalah kebijakan dan kewenangan dari pusat. “Sudah dari pusat yang membuat hitung-hitungan, kita di daerah tinggal menerima,” ucapnya. *des