nusabali

Disbud Sebut Masih Tahap Kajian

Terkait Rencana Bupati Berikan Penyertaan Modal untuk LPD

  • www.nusabali.com-disbud-sebut-masih-tahap-kajian

MANGUPURA, NusaBali
Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung tengah mengkaji kemungkinan memberikan penyertaan modal kepada LPD.

Sebab sebelumnya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta juga memberikan lampu hijau dan sempat melontarkan akan memberikan penyertaan modal kepada LPD. Kadisbud Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, saat ini tengah mengkaji dari sisi regulasi apabila pemerintah daerah memberikan penyertaan modal kepada LPD. Kajian dimaksud tak hanya menyengkut regulasi, melainkan juga berkaitan dengan teknis dan juga kriterianya. Kajian sangat penting dilakukan untuk mengetahui mana LPD yang siap dan memenuhi kaedah serta prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan. “Jadi kami awali dengan kajian dulu sekarang,” ujarnya, Kamis (12/1).

Mantan Camat Petang ini menambahkan, selain menyusun kerangka regulasi dan kriterianya, Disbud Badung juga melanjutkan audit terhadap LPD. “Untuk tahun ini ada 10 LPD yang akan diaudit dan di tahun 2022 lalu sudah ada 5 LPD yang diaudit. Total LPD di Badung ada 122 LPD. Kita auditnya bertahap. Audit tahun 2022 dan 2023 ini melanjutkan audit sebelumnya untuk mengkaji kembali dengan situasi sekarang,” jelas Sudarwitha.

Saat disinggung banyak LPD yang berkasus, pihaknya mengharapkan para pengurus LPD dan pengurus adat agar kembali pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD. “Prinsip kehati-hatian kredit dan agunan, terkait kerja sama antar LPD juga perlu diperhatikan, karena ada beberapa yang terjadi kerja sama antar LPD, tetapi ada satu LPD tidak sehat,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Giri Prasta menyatakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan pilar ekonomi milik desa adat yang sangat strategis. Sebagai wujud nyata komitmen Pemkab Badung dalam menguatkan lembaga keuangan milik desa adat ini, ke depan pihaknya akan memberikan dana penyertaan kepada LPD se-Badung, sehingg LPD betul-betul bisa bangkit dan tumbuh dengan kuat. Agar perputaran roda ekonomi yang ada di setiap desa adat bisa berjalan dengan baik.

“Besaran dananya nanti kita rumuskan dengan melakukan rapat terlebih dahulu dengan jajaran pengurus Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD). Semuanya akan kita ajak diskusi. Dana yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Semakin besar kita bisa bantu kan semakin ringan beban LPD yang kita miliki,” kata Giri Prasta saat mengukuhkan Pengurus BKS-LPD Kabupaten Badung Periode 2023-2028, sekaligus memberikan pengarahan kepada pegawai LPD se-Kabupaten Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung pada 17 Desember 2022 lalu. *ind

Komentar