PDIP Perjuangkan Akurasi Data Penduduk
Saat Tri Rismaharini baru menjabat Menteri Sosial, langsung membongkar 52 juta penerima bansos fiktif.
JAKARTA, NusaBali
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan PDIP meminta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia terhadap perbaikan akurasi data penduduk yang saat ini dikerjakan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Di balik angka data penduduk dan data negara, ada nasib nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan. Kita tak boleh main-main perjuangkan data ini,” tegas Rieke saat berpidato di acara Pembukaan Penghijauan Nasional dengan menanam pohon, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-50 PDI Perjuangan.
Pembukaan Penghijauan Nasional kali ini digelar di aliran Sungai Kali Malang, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu, 15 Januari 2023.
Rieke menuturkan, ketika awal Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial (Mensos), ada hal luar biasa yang harus dikerjakan terkait data penduduk yang tak aktual.
“Sehingga karena data yang tidak aktual dan tidak akurat itu, program yang dialokasikan Pak Presiden Jokowi, sebelumnya tak tepat sasaran. Program untuk orang miskin dan orang tak mampu, yang dapat justru yang mampu,” ujar Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima NusaBali, Minggu kemarin.
Rieke menyebut saat ini seluruh kader PDIP sedang ditugaskan memperjuangkan data dasar negara untuk menjadi kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan.
“Ini amanat Bung Karno. Kita bukan kader sekadar besarkan nama Bung Karno, tapi konsisten mengikuti dan jalankan ajaran Bung Karno, agar tercipta kehidupan adil dan makmur bagi rakyat. Dan ini semua tak mungkin tanpa data akurat termasuk data warga miskin,” jelas Rieke.
Karena itu, Rieke mengaku sangat bangga terhadap Risma, ketika menjabat menteri sosial, langsung bekerja keras membenahi data penduduk.
“Beliau bongkar 52 juta penerima bansos fiktif. Kita butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia. Di balik angka data negara, ada nasib nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan. Kita tak boleh main-main memperjuangkan data ini,” tegas Rieke.
Dia meminta agar pendataan yang akurat terus dilakukan oleh Bu Risma. Sebab angka 52 juta data fiktik telah dihitung oleh KPK, bahwa diduga ada setidaknya Rp 126 triliun kerugian negara per tahun dari sindikasi data fiktif itu. Apalagi dari basis data itulah, semua subsidi, entah listrik, BBM, dan lain-lain, dikeluarkan dari dana negara.
“Kalau data tak benar, maka hasilnya tak jelas. PDIP butuh dukungan rakyat demi memastikan nasib rakyat benar-benar diketahui siapa orangnya. Kalau ada oknum mempermainkan data rakyat, 1 NIK dikloning jadi 40, kita diam atau lawan? Lawan!” tandas Rieke.
Dia pun memastikan bahwa sindikat data negara harus hilang dari bumi Indonesia. Dan jangan biarkan Mensos Risma sendiri, Ibu Megawati sendiri, ada semua kader PDIP yang harus dan akan selalu mendukung.
“Bukan hanya didukung oleh kader PDI Perjuangan, karena tak semua rakyat memilih PDI Perjuangan. Kita tak beda-bedakan, kita perjuangkan nasib rakyat Indonesia apapun partai politiknya dengan memastikan akurasi data negata,” tegas Rieke.
Selain ribuan kader, hadir dalam acara itu juga Ketua DPP PDIP Sukur Nabanan, Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, dan jajaran PDIP Jabar, hingga anggota DPR RI Nico Siahaan. *
“Di balik angka data penduduk dan data negara, ada nasib nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan. Kita tak boleh main-main perjuangkan data ini,” tegas Rieke saat berpidato di acara Pembukaan Penghijauan Nasional dengan menanam pohon, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-50 PDI Perjuangan.
Pembukaan Penghijauan Nasional kali ini digelar di aliran Sungai Kali Malang, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu, 15 Januari 2023.
Rieke menuturkan, ketika awal Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial (Mensos), ada hal luar biasa yang harus dikerjakan terkait data penduduk yang tak aktual.
“Sehingga karena data yang tidak aktual dan tidak akurat itu, program yang dialokasikan Pak Presiden Jokowi, sebelumnya tak tepat sasaran. Program untuk orang miskin dan orang tak mampu, yang dapat justru yang mampu,” ujar Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima NusaBali, Minggu kemarin.
Rieke menyebut saat ini seluruh kader PDIP sedang ditugaskan memperjuangkan data dasar negara untuk menjadi kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan.
“Ini amanat Bung Karno. Kita bukan kader sekadar besarkan nama Bung Karno, tapi konsisten mengikuti dan jalankan ajaran Bung Karno, agar tercipta kehidupan adil dan makmur bagi rakyat. Dan ini semua tak mungkin tanpa data akurat termasuk data warga miskin,” jelas Rieke.
Karena itu, Rieke mengaku sangat bangga terhadap Risma, ketika menjabat menteri sosial, langsung bekerja keras membenahi data penduduk.
“Beliau bongkar 52 juta penerima bansos fiktif. Kita butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia. Di balik angka data negara, ada nasib nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan. Kita tak boleh main-main memperjuangkan data ini,” tegas Rieke.
Dia meminta agar pendataan yang akurat terus dilakukan oleh Bu Risma. Sebab angka 52 juta data fiktik telah dihitung oleh KPK, bahwa diduga ada setidaknya Rp 126 triliun kerugian negara per tahun dari sindikasi data fiktif itu. Apalagi dari basis data itulah, semua subsidi, entah listrik, BBM, dan lain-lain, dikeluarkan dari dana negara.
“Kalau data tak benar, maka hasilnya tak jelas. PDIP butuh dukungan rakyat demi memastikan nasib rakyat benar-benar diketahui siapa orangnya. Kalau ada oknum mempermainkan data rakyat, 1 NIK dikloning jadi 40, kita diam atau lawan? Lawan!” tandas Rieke.
Dia pun memastikan bahwa sindikat data negara harus hilang dari bumi Indonesia. Dan jangan biarkan Mensos Risma sendiri, Ibu Megawati sendiri, ada semua kader PDIP yang harus dan akan selalu mendukung.
“Bukan hanya didukung oleh kader PDI Perjuangan, karena tak semua rakyat memilih PDI Perjuangan. Kita tak beda-bedakan, kita perjuangkan nasib rakyat Indonesia apapun partai politiknya dengan memastikan akurasi data negata,” tegas Rieke.
Selain ribuan kader, hadir dalam acara itu juga Ketua DPP PDIP Sukur Nabanan, Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, dan jajaran PDIP Jabar, hingga anggota DPR RI Nico Siahaan. *
Komentar