Lakukan Evaluasi, Disdukcapil Gelar Rapat FKP

Rapat tersebut digelar sebagai evaluasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat,

 
Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dewa Gde Juli Artabrata, juga hadir Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar I Ketut Suteja Kumara, Ketua  MDA Kota Denpasar AA Ketut Sudiana, Praktisi/Ahli Dr Kadek Dwita Apriani Forum.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata mengatakan, dalam rapat FKP ada beberapa pembahasan yang dilakukan, diantaranya rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan. Sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya dalam meningkatkan jenis pelayanan juga sudah dilakukan beberapa inovasi diantaranya penempatan mesin ADM di 4 lokasi yakni di Gedung Sewaka Dharma, Pasar Badung, Kantor Desa Padangsambian Kelod dan Kantor Desa Tegal Harum. Selain itu, Disdukcapil juga memiliki sejumlah inovasi seperti, Aplikasi Taring Dukcapil, Siak desa/kelurahan, Sapa Gojek/Grab. JB Pelangi, Si Candra, Kramatamiu.

Samskara Grahasta, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pelayanan terintegrasi dengan pengadilan agama dan Pelayanan Terintegrasi Dengan Kantor Agama. “Dari sekian inovasi pelayanan yang diberikan, Pemerintah Kota Denpasar di tahun 2023 targetkan 25 persen masyarakat wajib memiliki KTP digital,” ungkap Juli Artabrata.

Target tersebut ditentukan sesuai dengan  kebijakan Pemerintah Pusat. Untuk mensukseskan target tersebut pihaknya telah mengajukan surat kepada Sekda supaya bisa informasikan kepada OPD di Pemerintah Kota Denpasar untuk segera download aplikasi. Setelah itu baru dilaksanakan pelayanan jemput bola di masing masing OPD.
 
Dari hasil rapat FKP ada identifikasi masalah diantaranya ada banyak tempat yang orangnya tidak ada tetapi statusnya masih ada di tempat tinggal tersebut. Perpindahan penduduk yang tidak lapor kepada kepala lingkungan.

Dari permasalahan itu pihaknya telah mengajukan legal linier ke pusat regulasi profesional. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam bekerja selalu berdasarkan regulasi dan peraturan perundang undangan yang ada. *mis