Ratusan Rumah Tak Layak Huni Ditangani Tahun ini, Masih Tersisa 4.074 Unit

Dari 4.074 unit rumah tidak layak huni di Buleleng, sebanyak 298 unit akan digelontor anggaran perbaikan sebesar Rp 6,7 miliar di tahun 2023 ini. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng Ni Nyoman Surattini, kepada NusaBali, Selasa (17/1) mengatakan, untuk penanganan rumah tidak layak huni sudah dianggarkan di APBD Induk 2023 sebesar Rp 6,7 miliar.

Kata Surattini, anggaran tersebut akan dipakai untuk program perbaikan untuk 298 unit rumah tidak layak huni dengan rincian sebanyak 217 unit dibidang perumahan, 45 unit dibidang permukiman dan 36 unit lainnya rumah yang terdampak bencana. Seluruh rumah tidak layak huni, rumah dampak bencana tersebut tersebar merata di 9 kecamatan di Buleleng.

“Program ini baru yang dari APBD Buleleng saja, untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) dari APBN belum turun, usulan untuk APBN sudah kami sampaikan, tetapi kepastian dapat berapa anggarannya belum turun dari pusat,” ujar Surattini.

Dijelaskan Surattini, untuk perbaikan rumah tidak layak huni masing-masing program berbeda besaran anggarannya. Khusus untuk penanganan rumah dampak bencana berkisar Rp 5 juta sampai Rp 9,9 juta. Besaran yang diterima tergantung tingkat kerusakan. Kata dia, puluhan unit rumah terdampak bencana yang akan dibantu tahun ini, merupakan usulan kerusakan dampak bencana tahun 2022 lalu.

Sedangkan bantuan rehab atau peningkatan kualitas rumah akan diberikan bantuan Rp 20 juta per masing-masing KK. Penerima bantuan ini disebut Surattini bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  

Dijelaskan Surattini jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng sudah tertangani maksimal. Meski belum bisa dituntaskan seluruhnya, karena kondisi kemiskinan sangat dinamis dan dipengaruhi banyak faktor, jumlahnya dari tahun ke tahun terus berkurang. Data tahun 2017, rumah tidak layak huni di Buleleng mencapai 11.843 unit. Dengan program penanganan maksimal, tahun 2023 masih tersisa 4.074 unit. *k23