Dewan Ingatkan Masalah Infrastruktur Harus Segera Diselesaikan

Raker guna membahas sejumlah program yang akan dikerjakan sepanjang 2023. Input yang didapat melalui rapat koordinasi tersebut akan diuraikan dalam sebuah peraturan daerah.

Beberapa OPD yang menggelar raker bersama dewan kemarin, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hadir Kepala Pelaksana BPBD Badung, Wayan Darma, Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kepala Disdikpora I Gusti Made Dwipayana serta sejumlah jajaran di masing-masing OPD terkait. Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata bersama Wakil Ketua II Made Sunarta.

“Sesuai arahan bupati, kami harus melakukan rapat-rapat koordinasi dengan OPD, karena anggaran sudah kita tetapkan Rp 6,06 triliun dan itu semua dijabarkan oleh tiap OPD. Agar semua program-program yang telah diusulkan terejawantahkan, maka harus dilakukan rapat koordinasi untuk mempertegas,” ujar Parwata, usai rapat.

Politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini mengatakan, apa yang sudah dituangkan menjadi program kerja OPD agar segera dieksekusi. Misal, belanja modal yang telah dirancang PUPR atau dana hibah agar segera dieksekusi. “Program prioritas untuk pembangunan seperti jalan, drainase, dan destinasi wisata didorong untuk segera dieksekusi. Seperti arahan bupati, masalah infrastruktur harus segera diselesaikan. Pembangunan fisik dengan dana APBD 2023 paling lambat Februari,” tegas Parwata.

Begitu juga OPD lainnya didorong untuk bekerja cepat, misalnya BPBD, kendati dalam rapat terungkap masih banyak kekurangan sarana prasarana pendukung dan sumber daya manusia (SDM), Parwata meminta hal tersebut jangan sampai menghambat program penanganan kebencanaan. “Seperti yang dikatakan tadi, bensinnya gak ada, alatnya gak ada, mobilnya gak ada, kekurangan tim di lapangan, tidak ada hal seperti itu lagi. Jika memang harus ada pergeseran anggaran, kita geser. Kalau harus ada tambahan bensin, kita kasi bensin. Supaya pelaksanaan APBD melalui program-program segera dieksekusi,” tegas Parwata.

Sekretaris DPC PDIP Badung itu melanjutkan, input-input yang didapat melalui rapat koordinasi ini akan diuraikan dalam kebijakan yakni dalam sebuah peraturan. Selain itu, dewan juga akan tetap melakukan pengawasan sesuai tugas, pokok dan fungsi DPRD. “Besok (hari ini) kita juga akan lanjut lagi tentang pariwisata dan lainnya. Kita lakukan sinergi,” imbuhnya. *ind