620 Orang Ikuti Seleksi PPPK Guru
Khusus untuk Prioritas 4 atau Pelamar Umum
Pemkab Badung menginginkan semua pegawai yang belum berstatus ASN bisa didorong menjadi PPPK
MANGUPURA, NusaBali
Sebanyak 620 orang mengikuti seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dari pelamar umum di Kabupaten Badung, Selasa (18/1). Pelaksanaan seleksi kompetensi digelar di dua lokasi, yakni SMPN 1 dan SMPN 2 Kuta Utara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa memantau langsung jalannya seleksi kompetensi PPPK Guru di SMPN 2 Kuta Utara. Dia ingin memastikan semua berjalan lancar. Sekaligus berharap melalui pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru untuk pelamar umum, Pemkab Badung bisa segera mendapatkan tenaga guru dengan status yang jelas, lantaran saat ini jumlahnya sangat terbatas.
Adi Arnawa mengatakan, di wilayahnya terdapat 2.261 formasi tenaga guru PPPK, namun yang berhak mengikuti seleksi sekitar 2.500 orang dan telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu prioritas 1 (P1), prioritas 2 (P2), dan prioritas 3 (P3), yang diikuti oleh 1.800 orang lebih. “Hari ini (kemarin) untuk prioritas atau disebut pelamar umum (P4) diikuti oleh 620 orang. Mudah-mudahan pelaksanaan aman dan lancar, sehingga akan mempercepat keluar hasilnya nanti,” ujar birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
Adi Arnawa juga menyampaikan, sesuai arahan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Pemkab Badung menginginkan semua pegawai yang belum berstatus ASN bisa didorong menjadi PPPK. Sayangnya, saat ini masih terkendala dengan regulasi.
“Pada prinsipnya sesuai arahan Bapak Bupati ketika menugaskan saya bersama tim ke MenPAN-RB, beliau malah ingin agar semuanya bisa masuk tapi kita dibatasi oleh regulasi. Mudah-mudahan ke depan semua keinginan bupati bisa terakomodir semuanya,” harap Adi Arnawa.
Seleksi kompetensi PPPK Guru terhadap 620 orang dari peserta umum itu dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK). Seleksi kompetensi PPPK Guru juga dipantau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gede Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Gusti Made Dwipayana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ida Ayu Istri Yanti Agustini, serta tim pemantau dari pemerintah pusat. *asa
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa memantau langsung jalannya seleksi kompetensi PPPK Guru di SMPN 2 Kuta Utara. Dia ingin memastikan semua berjalan lancar. Sekaligus berharap melalui pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru untuk pelamar umum, Pemkab Badung bisa segera mendapatkan tenaga guru dengan status yang jelas, lantaran saat ini jumlahnya sangat terbatas.
Adi Arnawa mengatakan, di wilayahnya terdapat 2.261 formasi tenaga guru PPPK, namun yang berhak mengikuti seleksi sekitar 2.500 orang dan telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu prioritas 1 (P1), prioritas 2 (P2), dan prioritas 3 (P3), yang diikuti oleh 1.800 orang lebih. “Hari ini (kemarin) untuk prioritas atau disebut pelamar umum (P4) diikuti oleh 620 orang. Mudah-mudahan pelaksanaan aman dan lancar, sehingga akan mempercepat keluar hasilnya nanti,” ujar birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
Adi Arnawa juga menyampaikan, sesuai arahan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Pemkab Badung menginginkan semua pegawai yang belum berstatus ASN bisa didorong menjadi PPPK. Sayangnya, saat ini masih terkendala dengan regulasi.
“Pada prinsipnya sesuai arahan Bapak Bupati ketika menugaskan saya bersama tim ke MenPAN-RB, beliau malah ingin agar semuanya bisa masuk tapi kita dibatasi oleh regulasi. Mudah-mudahan ke depan semua keinginan bupati bisa terakomodir semuanya,” harap Adi Arnawa.
Seleksi kompetensi PPPK Guru terhadap 620 orang dari peserta umum itu dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK). Seleksi kompetensi PPPK Guru juga dipantau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gede Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Gusti Made Dwipayana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ida Ayu Istri Yanti Agustini, serta tim pemantau dari pemerintah pusat. *asa
Komentar