Wabup Suiasa Pastikan Seleksi Kompetensi PPPK Guru Transparan

Jaminan tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memantau pelaksanaan seleksi kompetensi di SMPN 1 Kuta Utara, Kamis (19/1). “Kami menjamin dari segi objektivitas, akuntabilitas dari pada pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk para guru di Kabupaten Badung dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wabup Suiasa.

Selain Wabup Suiasa, turur ikut memantau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) I Gede Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) I Gusti Made Dwipayana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ida Ayu Istri Yanti Agustini, serta Tim Pemantau dari Pemerintah Pusat.

Wabup Suiasa mengatakan pelaksanaan seleksi kompetensi diharapkan dapat terlaksana secara maksimal untuk merekrut tenaga guru yang selama ini sudah mengabdi untuk masyarakat, pemerintah dan negara dalam rangka meningkatkan, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. “Mudah-mudahan pelaksanaan seleksi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku,” katanya.

Sehari sebelumnya atau pada Rabu (18/1), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa memantau langsung jalannya seleksi kompetensi PPPK Guru di SMPN 2 Kuta Utara. Dia ingin memastikan semua berjalan lancar. Sekaligus berharap melalui pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru untuk pelamar umum, Pemkab Badung bisa segera mendapatkan tenaga guru dengan status yang jelas, lantaran saat ini jumlahnya sangat terbatas.

Adi Arnawa mengatakan, di wilayahnya terdapat 2.261 formasi tenaga guru PPPK, namun yang berhak mengikuti seleksi sekitar 2.500 orang dan telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu prioritas 1 (P1), prioritas 2 (P2), dan prioritas 3 (P3), yang diikuti oleh 1.800 orang lebih. “Hari ini (Rabu kemarin) untuk prioritas atau disebut pelamar umum (P4) diikuti oleh 620 orang. Mudah-mudahan pelaksanaan aman dan lancar, sehingga akan mempercepat keluar hasilnya nanti,” ujar birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.

Adi Arnawa juga menyampaikan, sesuai arahan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Pemkab Badung menginginkan semua pegawai yang belum berstatus ASN bisa didorong menjadi PPPK. Sayangnya, saat ini masih terkendala dengan regulasi.

“Pada prinsipnya sesuai arahan Bapak Bupati ketika menugaskan saya bersama tim ke MenPAN-RB, beliau malah ingin agar semuanya bisa masuk tapi kita dibatasi oleh regulasi. Mudah-mudahan ke depan semua keinginan bupati bisa terakomodir semuanya,” harap Adi Arnawa. *asa