Pemkab Jemput Bola ke Kecamatan

SINGARAJA, NusaBali
Bahkan saat ini loket pembayaran di masing-masing sedahan di setiap kecamatan sudah dibuka. Hal tersebut sebagai salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Bimantara, ditemui usai pembukaan Gebyar Pembayarana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Gedung Wanita Laksmi Graha, Jumat (26/5), mengatakan sejauh ini kantor sedahan yang dapat melayani pembayaran pajak sudah dibuka di masing-masing kecamatan. “Sudah ada di masing-masing kecamatan sehingga masyarakat tidak perlu ongkos tambahan lagi ke kota untuk membayar pajak. Dan sekarang sudah bisa lebih dekat,” ujar dia.

Selain itu pihaknya pun dari tahun-tahun sebelumnya sudah bekerjasama dengan beberapa bank dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam pembayaran pajak.

Khusus untuk PBB tahun ini, Buleleng menargetkan Rp 28 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga disumbangkan dari pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PPHTB). Sejak pengalihan wewenang pemungutan PBB  diserahkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja tahun 2015 lalu, masih ada sejumlah tunggakan. Namun tunggakan tersebut masih semu, sehingga BKD Buleleng masih memerlukan waktu untuk menvalidasi data piutang tersebut untuk mendapatkan data yang pasti. “Kami hanya dikasi jumlah global sekitar Rp 48 miliar, dan baru terverifikasi Rp 8 miliar, masih terus kami lanjutkan untuk mendapatkan data yang pasti sehingga tahun depan sudah ada gambaran yang jelas berapa sesungguhnya jumlah riil sumbangan dari PBB,” imbuhnya. Selain itu dari pajak dan retribusi menyumbang Rp 351 miliar untuk PAD Buleleng.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat membuka gebyar pembayaran PBB itu berharap agar partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat meningkat. Sebab pajak merupakan salah satu penunjang PAD Buleleng yang dapat dipakai untuk mempercepat pembangunan daerah. “Saya rasa sudah tidak ada alasan lagi bayar pajak jauh dan lain-lain karena kita sudah siapkan pendekatan layana kepada masyarakat termasuk pembayaran pada media elektronik yang sangat mudah. Dengan membayar pajak mayarakat juga sudha dapat menikmati hasilnya. Jalan-jalan di desa sudah bagus semua,” kata dia.

Sejauh ini Pemkab Buleleng menargetkan 30 persen PADnya bersumber dari pajak, namun hingga kini baru terealisasi sebersar 15 persen. Meski demikian dengan pembaharuan sistem pembayaran pajak, ia pun optimis dapat menembus target itu. *k23