Bamsoet: Revisi UU Desa Tak Ubah Masa Jabatan Perangkat Desa

Untuk itu, dia mengatakan perangkat desa tak perlu khawatir dengan wacana revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode karena ketentuan masa jabatan perangkat desa akan tetap.

"Karena itu para perangkat desa tidak perlu khawatir. Mereka tetap bisa bekerja melayani masyarakat desa," ujarnya.

Bamsoet juga mendorong agar negara tetap membayarkan BPJS kepala desa dan perangkat desa yang tidak lagi menjabat sehingga ketika pensiun di usia 60 tahun mereka dapat tetap memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai. Hal tersebut, kata dia, sebagai bentuk bentuk penghargaan negara terhadap kepala desa dan perangkat desa yang telah bekerja keras melayani masyarakat.

"Mengingat mereka telah bekerja 24 jam melayani masyarakat desa, khususnya dalam mengawal anggaran desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Selain itu, berbagai permasalahan bangsa, sebagian besarnya terdapat di desa dan diatasi oleh kepala desa serta perangkat desa," tuturnya.

Bamsoet menerangkan pula bahwa parlemen dan pemerintah sudah menganggarkan dana desa lebih dari Rp 70 triliun pada tahun 2023 yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota, sehingga setiap desa bisa mendapatkan Rp 1 miliar lebih per tahunnya.

Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kata Bamsoet, pembangunan nasional harus dimulai dari pembangunan di pedesaan sehingga kepala desa merupakan ujung tombak nya. "Jangan sampai kerja keras mereka dalam memanfaatkan dana desa untuk kebaikan rakyat, justru membuatnya harus berhadapan dengan hukum. Karenanya pendampingan dari institusi kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan," ujar politisi senior Partai Golkar ini. *ant