Komisi II: Tidak Semua Pilkades Pragmatis

Hal tersebut menjadikan Pemilihan Kades (Pilkades) terkesan pragmatis. Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang antara lain membidangi pemerintahan daerah Yanuar Prihatin menegaskan, tidak semua Pilkades pragmatis.

"Pilkades pragmatis itu gejala umum. Artinya terjadi di setiap Pilkades. Meski begitu, kita akui ada gejala istimewa. Banyak Kades yang terpilih bukan karena uang. Melainkan mendapat modal sosial yang besar," ujar Yanuar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (2/2).

Selain itu, mereka mendapat kepercayaan kuat dari masyarakat. Hal itu pun, pernah Yanuar temukan pada salah satu desa. Di mana, Kades terpilih tidak banyak mengeluarkan dana besar puluhan atau miliaran rupiah.

"Tapi hanya habis Rp 500.000. Karena dia punya nama bagus sehingga mendapat kepercayaan sosial dari masyarakat. Hal ini, tentu membuat biaya lebih murah," terang Yanuar.

Oleh karenanya, Pilkades secara langsung tidak perlu dicabut. Pria dari Fraksi PKB ini menyarankan, agar Pilkades tidak berjalan pragmatis perlu melakukan edukasi kepada warga dan masyarakat, jika mereka memerlukan pemimpin bagus. "Jangan lupa, masyarakat itu sebetulnya mengerti mereka butuh pemimpin bagus," kata Yanuar.

Tak ketinggalan Kades terpilih tidak hanya melakukan pertanggungjawaban tertulis kepada bupati/walikota dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setempat. Lalu memasang banner di tempatnya tentang kegiatan yang pernah dilakukan. Tapi juga perlu melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Mereka bisa melaporkannya dalam 5-10 lembar. Kemudian berikan ke rumah-rumah masyarakat," papar Yanuar. Bagi Yanuar, hal tersebut sangat penting dilaksanakan untuk transparansi dan komunikasi Kades dengan masyarakat. Namun sayang, banyak yang belum melakukan itu.

"Kelihatannya sepele. Padahal, itu dalam rangka transparansi komunikasi dan transparansi. Efeknya akan sangat luar biasa, karena bisa menggugah warga mau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa," ucap Yanuar. *k22