Akses Masuk DTW Uluwatu Akan Diperlebar
Desa Adat Berencana Tambah 5 Pintu Masuk
MANGUPURA, NusaBali
Pintu masuk ke kawasan daya tarik wisata (DTW) Uluwatu dinilai kurang maksimal.
Pasalnya akses masuk ke dalam kawasan hanya ada satu lajur, sehingga kerap menimbulkan kemacetan parah. Kini Desa Adat Pecatu selaku pengelola kawasan berencana menambah 5 pintu masuk.
Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta, mengatakan kondisi kemacetan yang kerap mengular di akses masuk kawasan Uluwatu menjadi perhatian serius sejak lama. Sebagai solusi, kata dia, kini tengah dirancang menambah 5 pintuk masuk sekaligus. Bahkan rencana tersebut telah dirapatkan dengan Dinas PUPR bersama pihak Puri Jro Kuta.
“Rencana ada rapat dengan Prajuru, Pangelingsir Puri Jro Kuta, Dinas PUPR Badung. Jika melihat kondisi saat ini, kawasan itu selalu krodit. Kondisi ini tentu bisa berdampak pada aktivitas di sekitar kawasan, baik masyarakat maupun industri pariwisata,” kata Sumerta, Rabu (8/2).
Masih menurut Sumerta, atas rencana itu desa adat juga bakal membebaskan lahan warga untuk lokasi pintu masuk. Untuk pintu masuk, nanti lajurnya akan ditambah menjadi lima lajur dari yang saat ini hanya satu lajur. Dalam rancangan itu, rencana pintu masuk akan ada di sebelah kiri. “Rencana itu baru sebatas pembahasan di pintu masuk dan pembuatan gorong-gorong untuk saluran air. Hal ini dikarenakan jalan akses masuk ke kawasan yang sebelumnya berbentuk cekungan, akan ditata, sehingga saat hujan tidak lagi tergenang banjir,” jelas Sumerta yang juga anggota DPRD Badung.
Di samping itu, juga akan dilakukan penataan dan relokasi terhadap kios pedagang. “Ada lahan seluas 2 hektar yang nanti rencananya akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir dan juga kios. Kebutuhan kita agar kios ini direlokasi, sehingga lebih strategis baik untuk kunjungan dan parkir,” kata Sumerta lagi.
Sementara Kepala Dinas PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba, mengatakan sudah ada pembahasan terkait rencana penataan pintu masuk ke DTW Uluwatu dengan pihak desa adat. Untuk lahan, lanjut dia, akan sepenuhnya ditangani oleh desa adat, sementara terkait pembangunan fasilitas akan dibantu pemerintah. “Ini masih digodok, belum final. Kemungkinan realisasinya 2024,” kata Surya Suamba. *dar
1
Komentar