Semua Daerah di Bali Dapatkan Opini WTP

DENPASAR, NusaBali
Bahkan, Pemkab Bangli yang sempat dapat opini Disclaimer atas audit LKPD tahun anggaran 2013, kini juga ikut naik kelas ke opini WTP.

Opini WTP untuk 9 kabupaten/kota se-Bali telah diserahkan secara bersamaan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/6) pagi. Predikat WTP ini diserahkan kepada Bupati Bangli Made Gianyar, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Jembrana Putu Artha, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. Kepala daerah didampingi para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing.

Sedangkan predikat WTP untuk Pemprov Bali sudah lebih dulu diserahkan BPK Per-wakilan Bali kepada Gubernur Made Mangku Pastika dan Eakil Ketua DOPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, Rabu (31/5) lalu. Bagi Pemprov Bali, ini merupakan predikat WTP keempat secara beruntun. Sebelumnya, Pemprov Bali dapat opini WTP atas audit LKPD tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015. Sebelumnya, Pemprov Bali tiga kali secara beruntun mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012.

Khusus Klungkung dan Karangasem, mereka mendapat opini WTP kedua secara beruntun dari BPK setelah audit LKPD tahun anggaran 2015. Sementara bagi Buleleng, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Gianyar, ini opini WTP ketiga secara beruntun setelah audit tahun anggaran 2014 dan 2015. Hanya Kota Denpasar yang meraih WTP lima kali secara beruntun sejak audit LKPD tahun anggaran 2012, 2013, 2014, dan 2015. Sebaliknya, Pemkab Bangli di bawah Bupati Made Gianyar baru kali pertama dapat opini WTP atas audit LKPD tahun anggaran 2016 ini. Setahun lalu, Bangli menjadi satu-satunya daerah yang tidak naik kelas, karena tetap terpaku dengan opini WDP atas audit LKPD tahun anggaran 2015. (Selengkapnya lihat boks).

Bagi Bangli, ini prestasi membanggakan, karena baru kali pertama dalam sejarah mereka berhasil meraih opini tertinggi WTP dari BPK. Sebelumnya, Bangli selalu dapat predikat WDP sejak audit LKPD tahun anggaran 2011. Bahkan, Bangli sempat dapat opini Disclaimer (rapor merah) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2013.

Tak heran jika Bupati Made Gianyar mengungkapkan terimakasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangli atas raihan opini WTP tersebut. "Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama. Terimakasih kepada para pegawai yang sudah bekerja siang dan malam dengan dikomandoi Sekda Bangli dan seluruh leading sector,” ujar Bupati Made Gianyar yang didampingi Wabub Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, dan Sekda Bangli IB Gede Giri Putra seusai terima opini WTP, Jumat kemarin.

Bupati Made Gianyar mengatakan, kebahagian tersebut setimpal dengan kerja keras selama ini.  "Lebih baik mendapatkan nilai kecil hasil kerja keras dan upaya sendiri,” katanya. Menurut Bupati Bangli dua kali periode ini, capaian WTP tentu menjadi semangat bagi pemerintah ke depan untuk semakin berbenah. “Kelemahan-kelemahan yang ada harus segera diperbaiki," lanjut politisi PDIP asal kawasan pegunungan Kintamani, Bangli ini.

Sedangkan Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata, mengatakan keberhasilan daerahnya meraih opini WTP tidak terlepas dari kerja sama semua pihak. Kutha Parwata berharap pencapaian ini menjadi awal yang lebih baik untuk Bangli. "Kami berharap ini bisa dipertahankan bahkan ke depan menjadi lebih bagus. Mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada memperolehnya," terang politisi senior PDIP asal Tembuku, Bangli ini.

Sementara itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyampaikan rasa bangganya atas capaian opini WTP buat kedua kalinya secara beruntun. “Opini WTP yang telah diraih dua kali secara berturut-turut ini menandakan integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas kinerja telah meningkat dan semakin membaik,” ujar Bupati Suwirta, yang kemarin menerima opini WTP di Kantor BPK RI Perwakilan Bali dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung dari Fraksi Hanura, Ida Ayu Made Gayatri.

Bupati Suwirta berharap dengan opini WTP ini, akan semakin memacu seluruh jajaran di pemkab Klungkung untuk bekerja lebih baik lagi, sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kita akan berupaya menindaklanjuti beberapa catatan yang direkomendasikan oleh BPK,” jelas Bupati Klungkung Pertama asal Kawasan Seberang Nusa Penida ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Klungkung, Ida Ayu Made Gayatri, mengapresiasi kinerja eksekutif yang telah sukses mempertahankan opini WTP tahun ini. Sebab, ini menunjukkan keberhasilan dari kinerja, meskipun ada beberapa catatan yang mesti dibenahi ke depannya.

Menurut Gayatri, beberapa hal yang perlu mendapat pembenahan di Klungkung, antara lain, menyangkut insfrastruktur dan aset. “Itu bisa kita perbaiki bersama-sama ke depannya. Kami di parlemen tetap akan melakukan kontrol,” jelas Srikandi Hanura ini saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat malam.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo, mengatakan ber-dasarkan hasil pemeriksaan, semua kabupaten/kota se-Bali mendapat opini WTP. “Ini sekaligus menandakan seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Bali mulai dari tingkatan provinsi sampai dengan kabupaten/kota, laporan keuangan untuk tahun 2016 memperoleh WTP,” jelas Yulindra. *nat,e,wa,nar