40 Persen Usulan Musrenbang Kutsel Terkait Infrastruktur

Dalam kegiatan itu, sebagian besar usulan dari kelurahan terkait pembangunan infrastruktur. Tak tanggung tanggung, pembangunan maupun pembenahan infrastruktur mencapai 40 persen. Sementara sisanya di sektor pendidikan, kesehatan dan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, mengatakan dalam Musrenbang yang digelar melibatkan seluruh desa/kelurahan melahirkan sejumlah usulan. Adapun persentase usulan tersebut, 40 persennya pada bidang pembangunan atau pembenahan infrastruktur. Kemudian 20 persen pada bidang pendidikan, 10 persen pada bidang kesehatan, 10 persen bidang SDM serta 10 persen usulan kategori lainnya. "Secara keseluruhan karakteristik usulan sangat bagus dan hampir semuanya usulan dasar di tengah masyarakat. Semua cakupannya terkait layanan kepada masyarakat," kata Gede Arta.

Untuk usulan infrastruktur seperti pembenahan Jalan Dharmawangsa yang menyambung tiga desa/kelurahan. Selain itu, ada juga usulan pembuatan jalan alternatif berkaitan dengan antisipasi kemacetan serta antisipasi banjir dengan membuat semacam codetan.

Gede Arta menggarisbawahi jika usulan yang ada saat ini telah berdasarkan data yang kuat. "Karena jangan sampai usulan masuk, namun data dukungnya lemah. Salah satu contohnya seperti jalan. Jangan sampai nantinya usulan diterima, namun untuk lahannya belum bisa. Jadi, ini memang benar-benar dipertimbangkan dengan matang," tegasnya.

Begitu juga dengan fasilitas umum seperti lampu penerangan. Dalam usulan di Musrenbang, kata Gede Arta, dilakukan pemetaan mana yang diawasi Pemda dan mana yang tidak. Seperti ini Kutsel, banyak perumahan yang masih dalam pengelolaan pengembang dan belum diserahkan. Hal ini juga menjadi perhatian lantaran ada fasilitas yang harus dilakukan pembenahan. "Ini yang masih kita harus pikirkan juga," sebutnya lagi.

Di sisi lain, dalam Musrenbang tersebut ada juga usulan untuk penguatan UMKM, pemberdayaan kelompok termasuk hal yang menunjang sektor pariwisata. Kemudian usulan terkait kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Disinggung terkait skala prioritas, Gede Arta mengaku nantinya baru akan dibuatkan list setelah ada pembahasan di Forum Koordinasi Perangkat (FKP) Daerah pada 20-28 Februari. "Baru tanggal 1 Maret, kita akan liat yang jadi prioritas. Tentunya usulan ini dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Apa yang bisa diselesaikan tahun ini dan porsinya untuk tahun depannya seperti apa," katanya. *dar