Resesi Global Ancam Ekspor Perikanan RI
JAKARTA, NusaBali
Resesi global dikhawatirkan akan menjadi penghambat pertumbuhan ekspor perikanan.
Terlebih negara tujuan ekspor perikanan Indonesia yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) diprediksi akan terdampak resesi.
Di sisi lain, secara global produksi dari perikanan tangkap cenderung stagnan, sedangkan budidaya perikanan mengalami peningkatan. Ini menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pemasaran Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP), Erwin Dwiyana.
"Yang perlu kita pahami dari sisi perkembangan produksi perikanan kalau kita melihat secara global, untuk produksi dari perikanan tangkap itu cenderung stagnan ini yang tentunya juga menjadi perhatian," ujat Erwin, saat acara konferensi pers, Jakarta, seperti dilansir liputan6.com, Selasa (21/2).
Dia menerangkan pada tahun 2031 ada sekitar 35 persen dari total produksi ikan dunia, tetapi 31 persen tidak termasuk perdagangan intra Uni Eropa.
"Diproyeksikan perdagangan global meningkat sebesar 0,8 persen per tahun selama periode 2022 hingga 2031," terang dia.
Menyoroti resesi global 2023 yang diproyeksikan akan terjadi, pertumbuhan ekonomi dunia secara umum mengalami penurunan. Ini sangat berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjadi negara tujuan ekspor perikanan Indonesia, termasuk beberapa negara Uni Eropa, dan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) akan berpengaruh terhadap demand produk perikanan Indonesia.
"Jadi ini sangat berpengaruh juga bagaimana pertumbuhan ekonomi di beberapa negara cenderung menurun, termasuk beberapa negara Uni Eropa, kemudian juga walaupun ASEAN 5 tidak terlalu turun pertumbuhannya tetapi tidak begitu tinggi," kata dia.
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ikram Malan Sangadji, menjelaskan mengenai program Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Dia tak menampik, program tersebut memang belum berjalan seutuhnya, karena sistem pengolahan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 715, WPP 716 dan WPP 718 belum dioptimalkan.
"Maluku sebagai lumbung ikan nasional yang berbasis industri perikanan di WPP 715, 716, 718 tidak jalan juga karena pemerintah tidak memperkuat basis WPP," kata Ikram saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (21/2).
Ikram menjelaskan, sangat penting untuk mengoptimalkan sistem pengolahan yang berbasis WPP, apabila hasil tangkapan ikan dalam program Lumbung Ikan Nasional itu dikelola oleh pelaku industri di wilayah Maluku. Maka proses hilirisasi dapat berjalan. *
Komentar