Dugaan Korupsi Dana SPI Mahasiswa Baru Univesitas Udayana, Penyidik Telusuri Aliran Pungli Rp 3,8M
"Sesuai dengan ketentuan, penarikan SPI itu 'kan sesuai dengan dasar hukumnya berdasarkan keputusan rektor. Dari sekian fakultas yang ada dalam keputusan rektor, ada satu fakultas yang seharusnya tidak dilakukan pungutan, kemudian uangnya masuk. Kami juga meneliti penggunaannya,"
DENPASAR, NusaBali
Kejaksaan Tinggi terus mendalami modus lain dalam kelanjutan penyidikan dugaan pungli Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana tahun Akademik 2018/2019-2022/2023. Salah satunya aliran dana yang mencapai Rp 3,8 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T Sutiawarman saat ditemui usai jalan sehat bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Denpasar, Rabu (22/2). Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Udayana, kata dia, pungutan SPI hanya untuk fakultas-fakultas tertentu yang memang menjadi favorit di kampus negeri terbesar di Bali dan Nusa Tenggara tersebut.
"Sesuai dengan ketentuan, penarikan SPI itu 'kan sesuai dengan dasar hukumnya berdasarkan keputusan rektor. Dari sekian fakultas yang ada dalam keputusan rektor, ada satu fakultas yang seharusnya tidak dilakukan pungutan, kemudian uangnya masuk. Kami juga meneliti penggunaannya," kata dia.
Penghitungan dan penelitian terhadap penggunaan dana SPI atau uang pangkal tersebut, kata Ade, hingga kini dilakukan tim auditor dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penggunaan dan aliran dana oleh tiga tersangka, yakni IKB, IMY, dan NPS yang diduga ikut berperan terjadinya pungutan atau pengenaan uang SPI tanpa dasar kepada calon mahasiswa dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018/2019 sampai tahun akademik 2022/2023.
Ade menyebutkan jumlah kerugian dari dugaan pungutan liar oleh tiga pejabat Universitas Udayana mencapai Rp3,8 miliar terhadap lebih dari 300 mahasiswa yang masuk Universitas Udayana melalui jalur mandiri. Rata-rata pungutan kepada sejumlah mahasiswa tersebut mencapai Rp10 juta. "Kalau hitungan mulai dari tahun 2018 sampai 2023 jumlahnya cukup lumayan, ya. Ini auditor kami masih bekerja. Kami bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meneliti hal tersebut," kata dia.
Ia memperkirakan jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan penyelidikan terhadap dokumen-dokumen seputar pengelolaan dana SPI. Dengan penelitian terhadap dokumen tersebut, pihaknya mendalami modus lain dari penggunaan dana SPI Universitas Udayana selain memungut tanpa dasar kepada mahasiswa pada fakultas yang tidak diatur dalam keputusan rektor.
"Memang sehubungan dengan laporan masyarakat yang kami terima, ada beberapa hal terkait dengan penerimaan keuangan tersebut. Ada beberapa hal (modus) di antaranya tadi (memungut SPI tanpa dasar)," kata Ade saat ditanyai terkait dengan modus lain penyalahgunaan dana SPI Universitas Udayana.
Sekarang ini, kata Ade, penyidik Pidana Khusus Kejati Bali memantapkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli untuk mengungkap secara terang apa yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini yakni dugaan korupsi dana SPI.
Menurut Ade, pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga pejabat Rektorat Universitas Udayana yang telah ditetapkan sebagai tersangka tinggal menunggu jadwal.
"Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melengkapi alat bukti, sehubungan dengan penetapan tersangka yang sudah kami lakukan. Tersangka sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan," kata Kepala Kejati Bali Ade T. Sutiawarman.
Sementara itu, dilain pihak Universitas Udayana Bali tetap kooperatif mendukung penegakan hukum, khususnya pengungkapan kasus dugaan korupsi dana SPI seleksi penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri. Melalui Juru Bicara Rektor, Putu Ayu Asty Senja Pratiwi, mengatakan bahwa pihak Universitas Udayana memberikan layanan hukum bagi tiga pejabatnya yang berstatus tersangka dalam perkara korupsi dana SPI tersebut. *ant
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T Sutiawarman saat ditemui usai jalan sehat bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Denpasar, Rabu (22/2). Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Udayana, kata dia, pungutan SPI hanya untuk fakultas-fakultas tertentu yang memang menjadi favorit di kampus negeri terbesar di Bali dan Nusa Tenggara tersebut.
"Sesuai dengan ketentuan, penarikan SPI itu 'kan sesuai dengan dasar hukumnya berdasarkan keputusan rektor. Dari sekian fakultas yang ada dalam keputusan rektor, ada satu fakultas yang seharusnya tidak dilakukan pungutan, kemudian uangnya masuk. Kami juga meneliti penggunaannya," kata dia.
Penghitungan dan penelitian terhadap penggunaan dana SPI atau uang pangkal tersebut, kata Ade, hingga kini dilakukan tim auditor dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penggunaan dan aliran dana oleh tiga tersangka, yakni IKB, IMY, dan NPS yang diduga ikut berperan terjadinya pungutan atau pengenaan uang SPI tanpa dasar kepada calon mahasiswa dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018/2019 sampai tahun akademik 2022/2023.
Ade menyebutkan jumlah kerugian dari dugaan pungutan liar oleh tiga pejabat Universitas Udayana mencapai Rp3,8 miliar terhadap lebih dari 300 mahasiswa yang masuk Universitas Udayana melalui jalur mandiri. Rata-rata pungutan kepada sejumlah mahasiswa tersebut mencapai Rp10 juta. "Kalau hitungan mulai dari tahun 2018 sampai 2023 jumlahnya cukup lumayan, ya. Ini auditor kami masih bekerja. Kami bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meneliti hal tersebut," kata dia.
Ia memperkirakan jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan penyelidikan terhadap dokumen-dokumen seputar pengelolaan dana SPI. Dengan penelitian terhadap dokumen tersebut, pihaknya mendalami modus lain dari penggunaan dana SPI Universitas Udayana selain memungut tanpa dasar kepada mahasiswa pada fakultas yang tidak diatur dalam keputusan rektor.
"Memang sehubungan dengan laporan masyarakat yang kami terima, ada beberapa hal terkait dengan penerimaan keuangan tersebut. Ada beberapa hal (modus) di antaranya tadi (memungut SPI tanpa dasar)," kata Ade saat ditanyai terkait dengan modus lain penyalahgunaan dana SPI Universitas Udayana.
Sekarang ini, kata Ade, penyidik Pidana Khusus Kejati Bali memantapkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli untuk mengungkap secara terang apa yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini yakni dugaan korupsi dana SPI.
Menurut Ade, pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga pejabat Rektorat Universitas Udayana yang telah ditetapkan sebagai tersangka tinggal menunggu jadwal.
"Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melengkapi alat bukti, sehubungan dengan penetapan tersangka yang sudah kami lakukan. Tersangka sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan," kata Kepala Kejati Bali Ade T. Sutiawarman.
Sementara itu, dilain pihak Universitas Udayana Bali tetap kooperatif mendukung penegakan hukum, khususnya pengungkapan kasus dugaan korupsi dana SPI seleksi penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri. Melalui Juru Bicara Rektor, Putu Ayu Asty Senja Pratiwi, mengatakan bahwa pihak Universitas Udayana memberikan layanan hukum bagi tiga pejabatnya yang berstatus tersangka dalam perkara korupsi dana SPI tersebut. *ant
Komentar