Tidak Mau Hancur, DLHK Badung Ngos-ngosan Maksimalkan TPST dan TPS3R

MANGUPURA, NusaBali.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung I Wayan Puja menyebut Badung bisa hancur apabila pihaknya tidak memutar otak untuk metode kelola sampah.

“Apabila tidak ada banyak metode pengelolaan sampah yang kami siapkan, bisa hancur kita,” ungkap Puja ketika dijumpai usai penyerahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Operasional TPS3R kepada 21 desa di Puspem Badung pada Kamis (23/2/2023).

Puja menuturkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Badung saat ini mencapai sedikitnya 400 ton per hari. Sebanyak 200 ton sampah di Badung masih dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan.

“Pengiriman sampah ke TPA Suwung secara bertahap kami kurangi,” imbuh mantan Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Setda Badung.

Sementara itu, sisanya dikelola sendiri di wilayah Kabupaten Badung dengan memanfaatkan dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R pada tingkat desa.

Sayangnya, baru terdapat 45 TPS3R dari 62 desa dan kelurahan di kabupaten berlambang keris. Kata Puja, desa dan kelurahan yang belum memiliki TPS3R disebabkan oleh kendala lahan. Dengan demikian, mereka masih bekerja sama dengan usaha jasa pengangkutan sampah.

Sembari berharap-harap cemas menjelang ditutupnya TPA Suwung secara bertahap mulai Maret 2023 mendatang, Puja memaksimalkan sumber daya yang ada di Badung. Jelas Puja, TPST Mengwitani dan TPST Samtaku Jimbaran didesain mengelola 400 ton sampah.

Sebanyak 300 ton bakal diolah di TPST Mengwitani sedangkan sisanya di TPST Samtaku. Tantangannya saat ini adalah TPST Mengwitani baru beroperasi 6,67 persen atau sekitar 20 ton per hari dengan dua ring mesin.

“Kami upayakan pada Mei mendatang (TPST Mengwitani) sudah mampu beroperasi optimal. Untuk sementara sudah jalan 20 ton per hari dengan produk RDF (refuse-derived fuel),” kata birokrat berkumis ini.

Puja berharap setelah diserahkan BKK Operasional TPS3R kepada 21 desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di desa. Sebab, TPS3R berperan penting dalam mengurangi timbunan sampah di ruang publik.

Selain itu, DLHK Badung berencana mengintegrasikan pengelolaan sampah dari tingkat banjar hingga kabupaten. Sampah yang dihimpun melalui banjar maupun Bank Sampah diambil oleh TPS3R untuk diolah dan dipilah. Dari titik ini, offtaker bisa menyerap produk TSP3R untuk menjadi bahan baku industri seperti plastik, minyak, dan pupuk.

“Memang belum semua desa memiliki Bank Sampah tetapi saya lihat sudah mulai ada yang membangun ke arah sana. Ini nantinya bisa menjadi ekonomi sirkuler,” sebut Puja.

Di lain sisi, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menginginkan agar semua desa bisa memiliki TPS3R. Keinginannya ini tidak terlepas dari dinamika konflik di desa seperti larangan membuang sampah di luar wilayah desa bahkan banjar masing-masing.

“Bagaimana caranya agar setiap desa memiliki TPS3R karena kalau ini tidak ada akan buruk jadinya,” beber Giri Prasta ketika dijumpai usai penyerahan BKK.

Kata politisi PDIP ini, sampah itu cukup banyak berasal dari rumah tangga. Selain itu, bekas upacara adat dan agama di desa juga menimbulkan sampah dalam jumlah yang tidak sedikit.

Bupati Badung asal Desa Pelaga, Petang ini berharap dengan titik tolak penyerahan BKK ini, kinerja dan inovasi pengelolaan sampah dapat digeber. Sehingga di Badung tidak ada lagi istilah penimbunan sampah melainkan pengolahan yang berorientasi bisnis.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Badung menyalurkan BKK Operasional TPS3R kepada 21 desa yang tersebar di Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, dan Kuta Selatan. Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp 9 miliar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). *rat