Hasto : Hormati Kenegarawanan Hakim MK

Pasalnya, selama ini soliditas pemerintah dinilai dapat terjaga, salah satunya karena pemilu telah berjalan dengan sistem proporsional terbuka.

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun, menanggapi hal tersebut. Menurut Hasto, PDIP berpolitik digerakkan oleh keyakinan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan karena digerakkan motif elektoral pemilu. Menurut Hasto, pihaknya tak memiliki motif elektoral terkait sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu terbuka atau tertutup.

Sistem apapun yang diputuskan oleh MK, PDIP siap menghadapinya. “Jadi, lebih baik kita serahkan pada keputusan MK. Dengan sikap kenegarawanannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tunggu keputusan dari MK tersebut. PDI Perjuangan siap menerima apapun keputusan dari MK,” beber Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Hasto menilai, bahwa sistem proporsional tertutup akan membawa kemanfaatan bagi masa depan bangsa dan negara, untuk mencari calon-calon pemimpin yang terbaik. “Kita mencari calon presiden yang terbaik, maka proporsional tertutup jauh lebih memungkinkan bagi partai untuk merekrut tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh yang memiliki kepakaran sesuai pembagian setiap komisi, tokoh-tokoh yang memahami aspek politik, pertanian untuk Indonesia yang berdaulat,” terang Hasto.

Hasto pun, mengutarakan pendapat sejumlah pakar mulai dari Prof Dr Mahfud MD, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, Prof Hamdan Zoelva dan beberapa akademisi yang melihat secara jernih dari sistem proporsional terbuka, terkait dengan kapitalisasi kekuasaan dan aspek-aspek elektoral. “Pembajakan kader-kader yang populer antarpartai kemudian juga aspek kualitas, ya maka PDI Perjuangan lebih percaya pada kajian para akademisi ini,” papar Hasto.

Mereka (para profesor hukum itu, red), kata Hasto, digerakkan oleh kebenaran akademisi di dalam melihat fenomena dan akar dari persoalan yang muncul, akibat penerapan sistem proporsional terbuka. Hasto menegaskan, pada prinsipnya partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu pada posisi siap dengan sistem terbuka ataupun tertutup.

Politisi asal Yogyakarta ini juga menyebut PDIP pada posisi bukan pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review di MK. PDIP berharap semua pihak, termasuk partai-partai politik, mengedepankan sikap kenegarawanan hakim MK. *k22