143 Wargarga Jembrana Diberangkatkan ke Luar Negeri

Dari jumlah 113 pemagang, 80 orang berangkat ke Jepang dan 33 orang ke Taiwan. Sedangkan 30 CPMI, sebanyak 23 orang ke Polandia dan 7 orang ke Turki.

Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan penandatangan memorandum of understanding (MoU/nota kesepahaman) antara Pemkab Jembrana dengan sejumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi. MoU itu pun sebagai bentuk jaminan keamanan, sekaligus kerja sama dalam proses rekrutmen maupun pelatihan bagi CPMI asal Jembrana.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tamba megatakan ingin membuktikan bahwa anak-anak muda Jembrana berpeluang besar untuk bekerja ke luar negeri. Di samping itu, Pemkab Jembrana juga ingin menjamin keamanan para CPMI. "Itu kita kolaborasikan dengan BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan PMI) yang saling membantu mulai sebelum dia bekerja saat bekerja dan setelah bekerja. Kolaborasi dengan BP3MI ini menjadi yang pertama di Bali dalam memberangkatkan CPMI," ujarnya.

Melalui pelepasan CPMI dan pemagang tersebut, Bupati Tamba mengatakan, mereka akan menghasilkan banyak devisa bagi Kabupaten Jembrana. Sehingga akan terjadi perputaran ekonomi yang signifikan di daerah asal mereka. "Sebagai contoh setidaknya ada 3.000 hingga 4.000 PMI yang bekerja ke luar negeri, bayangkan berapa banyak devisa yang dihasilkan oleh mereka. Ini yang akan terus kita dorong kedepannya demi kesejahteraan masyarakat Jembrana," ucap bupati asal Desa Kalaikah, Kecamatan Negara ini.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana Made Gede Budhiarta mengatakan, MoU yang sebelumya diadakan Pemkab Jembrana dengan BP3MI, menjadi upaya dan keseriusan pemerintah memberikan solusi di tengah maraknya berbagai persoalan terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Budhiarta mengaku, pemerintah berusaha hadir untuk memecahkan berbagai persoalan yang cukup krusial.

Di antaranya menyangkut pemberian informasi, proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, monitoring, evaluasi, hingga sustainable (keberlanjutan) program. "Kalau pemerintah sendiri melaksanakan itu semua sudah pasti tidak bisa. Tetapi dalam hal ini, pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi pada titik rawan dalam proses pemberangkatan CPMI," ucap Budhiarta.

Budhiarta mengaku, di tahun 2023 ini, Bupati Jembrana menargetkan ada 20 PMI di masing-masing desa/kelurahan. Sehingga tahun ini ditargetkan setidaknya ada pemberangkatan 1.000 PMI asal Jembrana. "Bertolak dari hal itu, hari ini kita juga MoU dengan 6 P3MI dan 13 LPK yang sudah terakreditasi. Hal ini juga terkait dengan pengembangan BLK (Balai Latihan Kerja) yang saat ini kita tahu sangat terbatas dari sisi SDM, sarana prasarana. Dengan beban 20 PMI per desa, tentunya kita harus bersinergi dengan LPK maupun P3MI," ucap Budhiarta. *ode