Mendagri Ingin Stunting jadi Isu Pertarungan Pilkada 2024

Tito mengatakan hal itu lantaran para kepala daerah dikhawatirkan lebih fokus dalam pemenangan Pilkada. Hal itu disampaikan Tito dalam acara Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting, di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2). Tito awalnya menyampaikan 4 indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada.

“Kita akan menghadapi tahun politik 2023-2024, saya pada waktu rapat di Polri dan rapat dengan para gubernur, Pak Presiden membuka, saya sudah menyampaikan indikator keberhasilan Pemilu Pilkada ada 4, pertama terlaksana aman dan lancar, kedua partisipasi pemilih tinggi, ketiga tidak terjadi konflik kekerasan yang bisa menyebabkan lemahnya kesatuan persatuan bangsa, keempat ini tetap berlangsungnya semua program-program pusat dan daerah tidak terhambat karena ada pertarungan politik,” ujar Tito seperti dilansir detikcom, Selasa (28/2).

Tito mengatakan Indonesia menganut sistem demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat. Dia menyebut isu Pemilu 2024 akan mengalahkan isu dari program-program yang lain.

“Kenapa? Karena kita menganut pemilihan yang dipilih rakyat, power struggle terjadi di 2023, bahwa sudah mulai dari sekarang tahapannya, Oktober pendaftaran pasangan presiden-wakil presiden, November sudah kampanye 75 hari, belum lagi menghadapi Pilkada, para kepala daerah, semua calon legislatif, semua partai, semua kepala daerah isu nomor satu bagi mereka ada Pilkada pemenangan, isu stunting akan menjadi turun, isu-isu lain akan menjadi turun bagi mereka,” ujar mantan Kapolri ini.

Menurut dia, isu Pemilu akan menjadi hambatan dalam program penurunan stunting. Sebab, dia menilai para kepala daerah akan lebih fokus menyiapkan Pemilu. “Saya lihat ini akan jadi hambatan untuk program stunting, kita menggebu-menggebu, ya percuma kalau seluruh kepala daerahnya sibuk dengan berpilkada, sibuk berpemilu, parpol sibuk pemilu, ini yang ngerjain cuma kita aja, dan kemudian nggak didukung, ini kalau nggak gerakan nasional, nggak bisa stunting ini,” ungkap Tito.

Kemudian, Tito menyarankan kepada Menko PMK untuk menggelar rapat rutin membahas penurunan stunting, tiga bulan sekali. Dia mengatakan untuk menjadikan program penurunan stunting menjadi pertarungan kepala daerah.

“Oleh karena itu ini mau pilkada, kita balik, dari hambatan nanti dia lupakan stunting, kita jadikan pertarungan mereka untuk menangani stunting, untuk berkompetisi, saran kami mungkin tiga bulan sekali evaluasi,” ujar dia.

Lebih lanjut, Tito juga menyarankan untuk tiga daerah yang menangani stunting dengan baik, dapat diberi hadiah. Dia menilai dengan begitu, isu stunting tidak akan turun di tengah isu Pemilu yang ramai.

“Kalau bisa Pak Menko PMK dan Ibu Menkeu berkenaan juga untuk diberi keuangan dana intensif, misalnya 3 daerah yang terbaik menangani stunting,” kata alumni Akpol 1987 ini.

“Dan kita juga harus diumumkan tiga daerah yang belum bergerak stuntingnya, itu lawan politiknya di daerah akan naik, ini kepala daerah kita dianggap pemerintah pusat nggak mampu menangani stunting, 'kalau nanti saya jadi bupati, walkot, saya akan tangani nomor satu di persoalan, isunya akan ramai pak. Kita balik ke khawatiran kita 2023-2024 ini yang beda dengan 2022-2021, tahun politik ini betul-betul akan jadi penghambat penanganan stunting, tapi kalau kita bisa balik dia justru akan jadi iklim kompetitif antar semua daerah,” imbuh Tito. *