Usai Murka, Dewan- BWS Happy Ending

Pertemuan tersebut happy ending, walaupun Komisi III yang membidangi infrastruktur sempat ngomel-ngomel di awal pertemuan. Rapat kemarin dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) didampingi Sekretaris Komisi Nyoman Purwa Ngurah Arsana (PDIP). Hadir anggota Komisi III Jero Nyoman Ray Yusha (Gerindra), Putu Yuli Artini (Golkar) dan Putu Artha (Hanura). Sementara, dari BWS hadir langsung Kepala BWS Bali Penida Eka Nugraha Abdi, Kepala BP2JK Rian Ciptadi, Kasatker Operasional BWS Made Denny, dan Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur BWS Neke Krisna Yana.  

“Kalau begini (datang penuhi undangan Komisi III, Red) kan enak.  Kami komunikasi dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangan kami di Komisi III. Memang BWS dan Kementerian PUPR partnernya DPR RI. Tetapi kewenangan wakil rakyat di Bali juga harus komunikasi soal pembangunan infrastruktur atau program pusat yang ada di daerah,” ujar Gung Adhi.

Dicontohkan Adhi Ardhana, ketika membahas masalah tambang pasir di Bali, persoalannya sampai ke DPR RI. “Jangan mengira kami tidak punya aspirasi ke pusat. Aspirasi kita sampai ke Kementerian PUPR, sampai ke DPR RI,” sodok politisi asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ini.

Usai Adhi Ardhana menyodok, giliran Purwa Arsana yang angkat bicara. Purwa Arsana yang sebelumnya sempat murka karena jengkel undangan dewan tidak dipenuhi pihak BWS akhirnya turunkan tensi pertemuan. “Karena bapak-bapak dari BWS sudah mau datang, marah-marah saya jadi hilang ini. Ternyata Pak Kepala BWS ini orangnya baik, ganteng pula. Awalnya diundang mengatakan DPR RI melarang BWS hadir rapat dengan DPRD Bali, ya saya memang sempat panas. Tetapi dengan pertemuan hari ini klir,” ujar politisi asal Desa Bugbug, Kecamatan/Kabupaten Karangasem ini.

Sementara Anggota Komisi III Jero Ray Yusha meminta BWS Bali Penida dalam setiap kegiatan-kegiatan supaya intensif komunikasi dengan DPRD Bali. Jero Ray Yusha yang mantan Kepala BWS Bali Penida ini mengatakan Komisi III harusnya diundang kalau ada yang menyangkut infrastruktur. “Beberapa waktu lalu, ada peresmian bendungan dan embung Komisi III tidak diundang. Saya juga sebagai mantan Kepala BWS tidak diundang, padahal itu proyek awalnya saat kepemimpinan saya juga. Sedih juga saya. Ke depan tolong komunikasi,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.

Akhirnya, dalam pertemuan tersebut, Ray Yusha meminta BWS Bali Penida lebih fokus kepada penataan-penataan kawasan danau yang menjadi objek pariwisata dan sumber air untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. “Di samping itu juga, menjaga danau merupakan program pemerintah untuk memuliakan dan melestarikan air sebagai sumber kehidupan krama Bali,” ujar Ray Yusha.  

Dalam pertemuan kemarin, Kepala BWS Eka Nugraha menggeber sejumlah program penanganan infrastruktur di Bali, terutama yang terkait dengan program BWS Bali Penida. Saat ini ada berbagai proyek pembangunan infrastruktur mulai pembangunan embung, bendungan, penataan pantai yang dilaksanakan BWS Bali Penida. *nat