Gelar Forum Kelitbangan Kabupaten Badung, Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Forum Kelitbangan ini dilaksanakan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Forum Kelitbangan dibuka Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Drs Agus Fatoni MSi. Acara dihadiri Bupati Badung diwakili Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Anggota DPRD Badung I Gusti Ngurah Shaskara, Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah serta Perbekel, Lurah se-Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Adi Arnawa atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan mendukung terlaksananya forum kelitbangan tahun ini. “Melalui tema yang diangkat, kita harapkan semua perangkat daerah yang di dalamnya ada ASN agar tidak ada kekhawatiran, terutama dalam mengeksekusi program-program kegiatan yang berbasis anggaran. Tidak ada artinya kalau kondisi fiskal kita baik, tapi ketika mengeksekusi kita ada keraguan,” ujarnya.

Dihadirkannya narasumber kompeten dari Kemendagri, kata Adi Arnawa, akan memberikan pemahaman tentang bagaimana tata kelola keuangan. Termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka percepatan dari sisi belanja maupun pendapatan. Secara prinsip, lanjutnya, selalu mendukung dan terus mendorong kegiatan seperti ini agar terus dilanjutkan.

“Tidak hanya segmennya kepada pimpinan perangkat daerah, tapi semuanya termasuk bendahara dilibatkan guna menumbuhkan percaya diri. Dengan begitu, apa yang menjadi target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai,” jelasnya.

Kepala Balitbang Badung I Wayan Suambara, mengatakan tema ‘Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat’ dilatarbelakangi pengalaman saat pandemi Covid-19. Belajar dari perjalanan tiga tahun terakhir, Pemkab Badung sempat dihadapkan pada kondisi keuangan yang sangat kritis akibat pandemi.

Kondisi ini mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung kurang lebih mencapai 80 persen. Terlebih lagi keluar kebijakan pusat untuk melakukan refocusing anggaran, sehingga berimplikasi kepada perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tersusun, berdampak pula pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kini, seiring menurunnya kasus Covid-19, Badung mulai merasakan menggeliatnya sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Badung. PAD Badung pun mulai mengalami peningkatan.

“Kondisi ini masih kita pandang sebagai fase transisi. Untuk itu perlu dilakukan satu redesain konsep, seiring mulai meningkatnya PAD, meski belum seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19,” kata Suambara.

Lebih lanjut dikatakan, peningkatan keuangan daerah harus dikelola dengan baik dan benar, karena semua keuangan daerah harus diimplementasikan pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Bagi kami APBD adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni selaku narasumber sangat mengapresiasi Pemkab Badung melaksanakan kegiatan Forum Kelitbangan. Forum Kelitbangan dinilai sangat baik karena melibatkan seluruh OPD, stakeholder termasuk perguruan tinggi, camat dan lurah serta diikuti secara virtual. Dengan begitu, seluruh masyarakat akan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dan bagaimana kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan maksimal.

“Untuk itu perlu dikaji, diperdalam, dipahami kembali kemudian diimplementasikan bersama-sama. Dengan pemahaman dan semangat yang sama mudah-mudahan Badung jauh lebih hebat lagi, dan lebih maju dengan potensi yang begitu luar biasa,” sebutnya. *ind