Hilirisasi Pertanian, Lembaga Bersama Sedang Dirancang

Hal ini membuat harga jual terjun bebas. Mengatasi kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk pembangunan Kelembagaan Bersama Satu Pintu.

Program hilirisasi pertanian ini merupakan program Provinsi Bali yang kemudian diteruskan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Bali. “Kelembagaan Bersama Satu Pintu ini disesuaikan dengan potensi daerah,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng I Made Sumiarta, Minggu (12/3).

Khusus Kabupaten Buleleng, sebagai sentra penghasil buah-buahan akan mengakomodir penyerapan produksi buah-buahan. “Skemanya nanti kelembagaan bersama ini akan dikelola pihak ketiga dengan melibatkan lembaga ekonomi di desa seperti BUMDes. Ini akan dikelola secara profesional. Produk pertanian saat musim panen raya yang melimpah akan terserap disini,” terang Sumiarta.

Kelembagaan ini akan dibangun di lahan milik Pemprov Bali di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Buleleng. Untuk mematangkan rencana ini Pemkab Buleleng memerlukan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan gudang dan sarana pendukungnya.

Sumiarta menjelaskan, produk pertanian yang masuk ke kelembagaan bersama ini akan melalui proses pemilahan kualitas, pengepakan sebelum pengiriman. Dengan pola pengelolaan profesional, petani akan mendapatkan kepastian pasar, kepastian harga termasuk kepastian pembayaran.

Pembangunan kelembagaan bersama ini pun ditarget sudah dapat terealisasi tahun 2024 mendatang. “Proposalnya sudah diajukan ke pusat. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, sehingga tahun depan kita sudah punya kelembagaan ini,” imbuh pejabat asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Sementara untuk penanganan jangka pendek, solusi penyerapan produk pertanian di Buleleng sudah difasilitasi oleh dua Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Buleleng. Meskipun saat ini belum maksimal dan terbatas komoditas serapannya. *k23