Tiga Perbekel Dilantik Diajak Percepat Pembangunan

Ketiga perbekel periode jabatan 2023-2029 ini masing-masing adalah Gusti Putu Ediana (Perbekel Mendoyo Dauh Tukad), I Wayan Balik Kari (Perbekel Pengeragoan), dan I Ketut Wismawan (Perbekel Manggissari).

Acara pelantikan ketiga Perbekel terpilih tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), Sekda Jembrana I Made Budiasa, Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jembrana, Gusti Ayu Ketut Candrawati alias Candrawati Tamba. Begitu juga hadir para jajaran Forkopimda, Kepala OPD, para Camat dan Perbekel/Lurah se-Jembrana.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tamba berpesan kepada para perbekel yang telah dilantik agar tidak lagi membedakan masyarakat pasca pemilihan. Menurutnya, perbekel harus bisa merangkul seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. "Saya selalu mengingatkan kepada kepala desa, kita tidak ada lagi istilah mengkotak-kotakan masyarakat. Usai pemilihan, kita harus bersatu lagi. Kompak demi percepatan pembangunan di masyarakat," ucapnya.

Bupati Tamba mengatakan, desa memiliki tugas untuk mendukung program Pemkab Jembrana. Melalui sinkronisasi program antara Pemerintah Desa dengan kabupaten, salah satunya melalui program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD), diharapkan dapat mempercepat pembanguan dan memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat Jembrana.

"Beban desa ada JSDDD (Jembrana Satu Data Dari Desa). Itu sudah menjadi pilot project nasional yang sebentar lagi di tahun ini, akan dipertegas lagi dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik yang segera kita bangun dengan anggaran Rp 7,5 miliar dari bantuan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Provinsi Bali," ucap Bupati Tamba.

Bupati Tamba menambahkan, agar para perbekel dapat paham dengan beban ataupun tugas-tugas pemerintahan desa yang cukup kompleks. Di samping itu, Bupati Tamba pun berharap agar perbekel dapat bekerja dengan baik dan mengkoordinasikan berbagai permasalahan yang ada di desa. Salah satunya masalah kerusakan infrastruktur di desa yang selama ini sering terlambat dalam pelaporan.

"Saya minta kepala desa untuk aktif mengawasi gedung-gedung bangunan sekolah yang ada di desa. Karena setelah ambruk baru kita tahu. Kerusakan kecil-kecil tidak pernah dilaporkan. Kepala desa kalau ada gedung-gedung sekolah dan gedung pemerintah yang tidak representatif, tolong dilaporkan. Termasuk juga jalan-jalan yang rusak," ucap bupati asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara ini. *ode