Full Team ke Pemprov, Bawaslu Gigit Jari

DENPASAR, NusaBali
Meski surat yang dilayangkannya tidak mendapat tanggapan dari Pemprov Bali, Bawaslu tidak menyerah. Bahkan, seluruh komisioner Bawaslu pilih datangi Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (6/6) sore, namun mereka harus gigit jari karena tetap belum dapat kepastian soal dana Pilgub 2018.

Komisioner Bawaslu yang mendatangi Kantor Gubernur Bali kemarin sore masing-masing I Ketut Rudia (ketua), I Ketut Sunadra (anggota), dan I Wayan Widyardana (anggota). Mereka didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adi Natha, serta jajaran Kasubag di lingkungan Bawaslu Bali. Kedatangan mereka bermaksud menemui Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun.

"Kami datang atas inisiatif sendiri. Soalnya, kami telah bersurat, Jumat (2/6) lalu, untuk mohon audiensi hari ini Ikemarin). Karena tidak ada informasi apakah kami diterima atau tidak hari ini, makanya kami berinisiatif datang. Sebab, kami takut jangan-jangan kami sudah ditunggu, ternyata tidak datang. Kami nanti salah," ujar Ketut Rudia kepada awak media.

Menurut Rudia, pihaknya ingin segera mendapatkan kepastian terkait dana pengawsasan Pilgub Bali 2018, mengingat waktu sudah semakin mepet. Lagipula, per 9 Juni 2017 nanti Bawaslu sudah menetapkan tim seleksi (Timsel) dalam rangka rekrutmen Panwas Kabupaten/Kota se-Bali.

"Senin kemarin kami sudah lapor ke Ketua Bawaslu RI di Jakarta terkait perkembangan fasilitasi anggaran Pilkada Serentak 2018 oleh Pemprov Bali dan Pemkab Gianyar. Pak Ketua Bawaslu RI kecewa begitu kami laporkan perkembangan terakhir yang tidak menggembirakan," jelas mantan Ketua Panwas Buleleng saat Pilkada 2012 ini.

Sementara, seorang staf Sekda Provinsi Bali kemarin menjelaskan kepada rombongan Bawaslu bahwa surat yang diajukan sebelumnya sudah didisposisi ke Biro Pemerintahan, dengan perintah lapor Gubernur. "Surat Bawaslu sudah didisposisi ke Biro Pemerintahan oleh Pak Sekda. Perintahnya, agar Biro Pemerintahan lapor Gubernur," jelas staf tersebut kepada rombongan Bawaslu seraya menyampaikan Sekda Tjok Pemayun sedang menghadap Gubernur Made Mangku Pastika.

Mendapat penjelasan seperti itu, tiga komisioner Bawaslu Bali menunjukkan wajah kecewa. "Begitulah tadi, teman-teman media sudah dengar sendiri. Mau bilang apa lagi kami ini?" sergah Rudia.

Menurut Rudia, sebenarnya mereka berharap kemarin bisa diterima Sekda Provinsi Bali, walau hanya beberapa menit. “Tak apa diterima beberapa menit, untuk memastika kapan kami bisa diterima. Sebab, kami kan punya agenda yang cukup padat. Paling tidak, ada kesepakatan waktu untuk bertemu," tandas Rudia.

Ditanya apakah Pemprov Bali terkesan melecehkan Bawaslu, menurut Rudia, silakan media menilainya. Adakah Bawaslu akan keluarkan rekomendasi agar Pilgub Bali 2018 ditunda, jika nanti tidak ada kejelasan? “Kita lihat saja beberapa hari ke depan. Kalau bicara kondisi terburuk, bisa saja Bawaslu Bali merekomendasikan ke KPU Bal agar menunda tahapan Pilgub 2018. Itu terjadi jika tidak ada kepastian hingga waktu yang sudah ditentukan," katanya.

Sementara itu, Sekda Tjok Pemayun belum bisa dimintai konfirmasinya terkait kedatangan rombongan Bawaslu. Saat dihubungi NusaBali melalui telepon kemarin sore, terdengar nada sambung namun ponselnya tidak diangkat. Sedangkan Karo Pemerintahan Setda Provinsi Bali, Jayadi Jaya, tidak bis dikonfirmasi karena ponselnya bernada mailbox.

Sebaliknya, Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan Sekda Tjok Pemayun. “Kita akan koordinasikan dulu dengan Pak Sekda, supaya saya tidak salah,” ujar Dewa Mahendra yang dihubungi terpisah.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengatakan pihaknya akan undang jajaran eksekutif untuk membahas masalah anggaran pengawasan Pilgub Bali 2018. “Siapa pun tidak ingin Pilgub Bali 2018 ditunda, karena ini pesta demokrasi. Kita akan undang dulu pihak terkait,” tegas Tama Tenaya saat dikonfirmasi NusaBali, Selasa petang.

Menurut Tama Tenaya, pihaknya secepatnya agendakan bahas dana Pilgub Bali 2018, baik yang diajukan Bawaslu maupun KPU Bali. Disebutkan, KPU Bali ajukan anggaran Pilgub sekitar Rp 254 miliar, sementara Bawaslu mengajukan anggaran Rp 68 miliar. “Nanti eksekutif harus jelaskan itu, kenapa lama kepastiannya?” ujar politisi PDIP ini. *nat