Mau Dapat CSR? Ini Cara PDKT dengan Korporasi

DENPASAR, NusaBali.com – Corporate social responsibility (CSR) menjadi salah satu opsi perusahaan mempertahankan citra baik. Selain itu, CSR juga menjadi celah masyarakat untuk mendapat dukungan swasta secara 'cuma-cuma' guna menjaga kepentingan pembangunan.

CSR juga bisa menjadi opsi bagi lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintahan paling bawah seperti dusun dan kelurahan maupun problem desa yang belum tercover dana desa. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa CSR bukanlah hibah melainkan kebutuhan korporasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Korporasi akan menyalurkan dan menjalankan CSR mereka apabila kebutuhan dan kepentingan mereka terpenuhi yakni menjaga citra baik dan berdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, dua poin ini bisa dijadikan pegangan melakukan pendekatan alias PDKT dengan korporasi.

Konsultan humas dan CSR, Sam August Himmawan dalam sebuah workshop menyebutkan bahwa CSR yang dilakukan oleh korporasi bukan karena mereka dermawan. Melainkan, CSR adalah sebuah kebutuhan korporasi untuk bertahan di sektor bisnis mereka.

CSR ini bisa dilakukan untuk pencitraan dan ‘membayar hutang’ apabila bisnis mereka memberikan dampak sosial dan lingkungan yang bersifat merusak seperti produksi limbah dan lainnya. Oleh karena itu, sangat mungkin CSR disalurkan ke suatu entitas apabila hal tersebut menguntungnya korporasi.

“Masyarakat bisa masuk ke celah ini. Di mana, baik korporasi maupun komponen masyarakat bisa duduk bareng dan menentukan apa yang bisa didapat dan diberikan satu sama lain,” ujar Sam.

Sebelum PDKT dengan korporasi, harus diketahui dulu apa yang dibutuhkan koporasi dan apa kebutuhan masyarakat. Titik temu di antara kedua kebutuhan ini akan bisa menghasilkan penyaluran CSR.

Misalnya terdapat jalan rusak di sebuah wilayah, sementara jalan tersebut juga akses menuju gudang sebuah bisnis korporasi. Masyarakat bisa mengajukan CSR untuk perbaikan jalan dengan ‘imbalan’ keleluasaan dan keamanan kendaraan gudang dijamin oleh masyarakat setempat.

Kemudian, misalnya sebuah korporasi ingin membangun pabrik di sebuah wilayah yang secara riset merupakan daerah paling ideal. Akan tetapi, masyarakat ingin sebagian besar tenaga kerja diambil dari warga setempat. Masalahnya, kebanyakan warga di daerah tersebut tidak memiliki latar belakang kompetensi yang mumpuni.

Di satu sisi sumber daya manusia (SDM) di wilayah itu tidak mumpuni. Di lain sisi, wilayah itu sudah sangat ideal, dekat dengan gudang, bandara, pelabuhan, dan pasarnya ada. Oleh karena itu, masyarakat bisa mengajukan CSR berupa beasiswa agar SDM di wilayah itu mampu bersaing.

“Pembenahan infrastruktur ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dampaknya jangka pendek. Kalau saya jadi stakeholder masyarakat, ya harus duduk bareng kemudian cari titik temunya di mana, misalnya soal SDM,” tandas Sam Himmawan yang juga Program Coordinator di Indonesian CSR Society. *rat