Warga Pebuahan Kecewa Abrasi Tak Kunjung Ditangani
Nekat Bentangkan Spanduk Tagih Janji Bupati
NEGARA, NusaBali
Sejumlah warga pesisir di Pantai Pebuahan, Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana, mengancam melakukan aksi boikot pada Pemilu 2024 mendatang.
Ancaman itu dilakukan warga lantaran kecewa terhadap pemerintah yang tidak kunjung menangani abrasi di wilayah mereka. Teranyar pada, Selasa (28/3) sejumlah warga membentangkan sebuah spanduk yang menuntut janji Bupati terkait pembangunan senderan di pantai setempat. Spanduk bertuliskan ‘Bapak Bupati, Mana Janjimu’ tepat dipasang di sisi pantai yang menjadi akses masuk ke wilayah warga pesisir Pebuahan ini.
Salah satu warga setempat, Haryanto,44, mengatakan, pemasangan spanduk itu adalah bentuk protes warga kepada pemerintah. Mengingat selama ini, warga pesisir Pebuahan yang sudah belasan tahun dilanda abrasi, hanya dijadikan korban politik. "Sejak mulai abrasi tahun 2013, kita sudah terus berjuang agar di sini bisa mendapat senderan. Tetapi selama ini kita terus hanya dijadikan korban politik," ujarnya.
Menurut Haryanto, warga pun sudah berusaha bersabar dan sudah berulangkali membangun tanggul secara swadaya. Namun tanggul darurat yang dibangun warga dengan selaku hancur diterjang gelombang pasang. Bahkan, kawasan yang dulunya terkenal sebagai salah satu tempat wisata kuliner ini pun tinggal kenangan karena dirongrong abrasi.
"Sekarang semua warung sudah hancur. Sudah beberapakali kita juga berupaya pindah ke timur, tetapi percuma. Pembangunan senderan hanya janji-janji, tidak ada realisasi," ucap Haryanto alias Yanto yang juga salah satu perintis usaha kuliner khas olahan laut di Pebuahan ini.
Sementara Ketua RT 8 Banjar Pebuahan, Sumiran mengungkapkan pemasangan spanduk itu merupakan aksi spontanitas warga. Menurutnya, situasi abrasi yang sudah belasan tahun memporakporandakan wilayah Pebuahan membuat warga merasa kecewa dengan pemerintah. "Kita sudah ajukan pembangunan senderan sejak mulai abrasi tahun 2013 lalu. Tetapi dari dulu hanya dijanjikan. Pengecekan dari pemerintah juga sudah sering, tetapi hanya dicek-cek terus dan sudah beberapakali diundur," ujarnya.
Sumiran mengaku, dulunya ada sekitar 500-an Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di pesisir Pebuahan. Namun saat ini, sudah ada sekitar 300 KK yang pindah keluar Pebuahan karena rumahnya telah hancur tergerus abrasi. Sementara dari informasi di Dinas PUPRPKP Jembrana, pada tahun 2023 ini, Kabupaten Jembrana dipastikan tidak mendapat jatah penanganan abrasi dari pihak Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR. Tahun ini, Jembrana hanya mendapat dana operasi pemeliharaan senderan di beberapa titik pesisir Jembrana.
"Kita di Kabupaten hanya bisa mengusulkan. Karena butuh biaya besar dan anggaran di Kabupaten tidak mungkin untuk membangun revitment pantai. Dan informasi tahun ini, yang dapat revitment pantai di Bali ada di Singaraja (Buleleng)" ucap Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana I Wayan Sudiarta.
Menurut Sudiarta, pihaknya di kabupaten juga sudah terus berusaha koordinasi ke pihak BWS ataupun langsung ke Kementrian PUPR agar dapat melaksanakan penanganan abrasi di Pebuahan. Hanya saja kebijakan ataupun persetujuannya ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat. "Informasinya kita di Jembrana akan diupayakan mendapat revitment tahun depan (2024). Itu juga baru rencana. Belum tahu benar dapat dan tidaknya," ujarnya. *ode
Komentar