Bawaslu Bali Tetap Rekrut Panwas

DENPASAR, NusaBali
Meski berbagai upaya dilakukan, namun belum juga mendapatkan kejelasan terkait dana pengawasan Pilgub Bali 2018. Walau demikian Bawaslu Bali tetap akan merekrut Panwas Kabupaten/Kota se Bali. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi agenda nasional.  Kalaupun nanti Pilkada ditunda, Panwas terpilih tetap dilantik untuk mengawasi Pileg dan Pilpres 2019.

"Arahan Bawaslu RI sudah jelas, Panwas terpilih nanti selain mengawasi Pilkada Serentak 2018 juga akan mengawasi Pileg dan Pilpres 2019 yang tahapannya akan dimulai Oktober 2017. Kalau tahapan pilkada kan dimulai bulan September,” jelas Rudia, di kantornya, Kamis (8/6) usai menggelar rapat pleno pembentukan Tim Seleksi (Timsel) Panwas Kabupaten/Kota.

Didampingi dua anggota Bawaslu Bali, yakni I Ketut Sunadra dan I Wayan Widyarana Putra, Rudia menambahkan jika tetap mentok tidak mendapatkan kepastian anggaran sesuai usulan Bawaslu Bali, baik dari Pemprov Bali dan Pemkab Gianyar, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi penundaan tahapan Pilgub Bali dan Pilkada Gianyar 2018. "Itu kondisi terburuk. Bisa saja Agustus nanti kami hanya melantik Panwas Kabupaten Klungkung untuk mengawasi Pilkada di sana. Sedangkan sisanya akan kami lantik bulan September untuk mengawasi Pileg dan Pilpres 2019," tegas Rudia.

Menyinggung penjelasan Pemprov Bali pada saat acara di KPU Bali, Rabu (7/6) lalu,  Rudia mengaku sangat kecewa. "Saya tidak bisa hadir ada undangan ke Jakarta. Saya mengutus Pak Sunadra. Beliau menghubungi saya bahwa sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Bappeda soal alokasi anggaran Pilgub. Bahkan beliau sempat meminta walkout dari kegiatan tersebut, karena Bawaslu Bali dipandang sebelah mata oleh Pemprov Bali,” beber Rudia.

Dia mengaku heran, dari mana Pemprov Bali menghitung kebutuhan anggaran pengawasan hanya Rp 30 miliar. Pasalnya, anggaran pengawasan sudah berkali-kali dibahas di Kesbang Pol dan Linmas Bali. Bebernya lagi, usulan yang semula Rp 73 miliar, setelah melalui pembahasan yang intensif dengan Kesbang Pol dan Linmas,  akhirnya menjadi Rp 68 miliar. "Dari mana dapat Rp 30 miliar? Kapan dibahas,  bagaimana cara menghitungnya dan dasar hukumnya apa,” jelas pria asal Baturinggit,  Kubu, Karangasem ini.

Sementara Bawaslu Bali menetapkan 5 orang anggota tim seleksi (Timsel) Panwas kabupaten/kota. Penetapan kelima nama timsel tersebut dilakukan dalam rapat pleno Bawaslu Bali, Kamis kemarin di kantor Bawaslu Bali. Kelima nama Timsel tersebut masing-masing Said Salahudin, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari SH MKn, Dr Drs I Wayan Wesna Astara SH MHum, Prof Dr Drs I Gusti Ngurah Sudiana MSi, dan Drs I Wayan Juana SE Ak MM.

Rudia usai rapat pleno menjelaskan komposisi timsel terdiri dari utusan Bawaslu RI dan Bawaslu Bali. Dikatakan, dari usulan Bawaslu RI adalah Said Salahudin dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. Sedangkan sisanya merupakan pilihan dari Bawaslu Bali. "Timsel ini akan bekerja selama dua bulan mulai Juni sampai pertengahan Agustus," tegas Rudia. Pada Agustus nanti Timsel sudah menelorkan masing-6 orang calon untuk 9 kabupaten/kota, selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Bali. *nat