Puri Dorong Polres Buleleng Tegas dan Terukur
Tegakkan Hukum Kasus Nyepi di Sumberklampok
SINGARAJA, NusaBali
Tokoh Puri Buleleng Trah Tunggal Ki Barak Panji Sakti merapatkan barisan bersama seluruh komponen masyarakat, mendorong Polres Buleleng tindak tegas oknum buka paksa portal di Desa Sumberklampok, Kecamatan/Kabupaten Buleleng saat perayaan Nyepi.
Pernyataan sikap tersebut serukan di Puri Buleleng, Kamis (30/3) pagi. Dalam pertemuan tersebut Puri Buleleng bersama komponen masyarakat, menegaskan 4 poin pernyataan. Poin pertama menyatakan sangat prihatin terhadap kasus di Sumberklampok yang terjadi pada saat Hari Suci Nyepi. Kedua, toleransi umat beragama di gumi Panji Sakti adalah harga mati, ketiga tidak ada satupun orang atau kelompok yang boleh merusak kedamaian kehidupan beragama di gumi Panji Sakti. Keempat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Polres Buleleng untuk menegakkan hukum dengan tegas serta tidak pandang bulu, khususnya terhadap kasus yang terjadi pada saat hari Raya Nyepi.
Manggala Utama Trah Tunggal Ki Barak Panji Sakti, Anak Agung Wiranata Kusuma menyebut seluruh tokoh dan elemen masyarakat berkumpul untuk membuktikan rasa kesatuan di Buleleng. Bahkan kesatuan masyarakat Buleleng yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan di Buleleng dipastikannya tidak pernah terbelah.
Hanya saja aksi pembukaan portal secara paksa di Sumberklampok oleh oknum itu sangat disayangkan dan dinilai mencederai kesucian perayaan Nyepi. Dia pun meyakinkan tragedi itu tidak akan menggoyahkan rasa kesatuan dan kekeluargaan yang sudah terjalin erat antar umat di Buleleng.
“Kami berkumpul dengan semua tokoh untuk membuktikan kami satu. Jangan coba-coba mengganggu kami di Buleleng dengan remeh temeh seperti itu. Kami bersama komponen masyarakat memberikan dukungan Polres Buleleng agar tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum secara tegas dan terukur,” terang Wiranata Kusuma.
Sementara itu Trah Tunggal Ki Barak Panji Sakti juag menggandeng rekan advokat untuk mengawal dan memonitor kasus tersebut, mendapatkan tindakan hukum yang adil. “Kalau ada celah hukum harus dilakukan. Atau minimal sanksi adat juga kita berlakukan, sehingga ke depan tidak terulang kejadian serupa,” ungkap pensiunan Polri ini. *k23
1
Komentar